Kala Daerah Heran, Jokowi Bilang Stok Vaksin 100 Juta Dosis

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Dessy Suciati Saputri, Idealisa Masyrafina

"Saya sudah dua pekan nyari vaksin di puskesmas-puskesmas terdekat, tapi pada kosong, katanya belum ada distribusi lagi ke mereka," kata Ahmad Juni, salah satu warga Bandarlampung, Kamis (22/7).

Juni adalah salah satu dari sejumlah warga Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19, sebab ketersediaan vaksin di puskesmas-puskesmas yang sejatinya telah dijadikan sentra vaksinasi oleh kota setempat sedang kosong. Ia pun berharap distribusi vaksin Covid-19 dapat merata, sehingga warga yang belum divaksinasi segera mendapatkannya sebab sangat dibutuhkan bagi sebagian orang agar tidak mudah terpapar virus corona saat menjalankan aktivitas.

"Kalau memang vaksinnya belum datang dari pemerintah pusat, saya pikir ini terlalu lama padahal warga sudah menunggu untuk dapat vaksinasi. Di puskesmas yang saya datangi saja itu antrean warga yang ingin divaksin sudah banyak, bahkan yang dari pekan-pekan lalu juga belum dapat," kata dia lagi.

Robani, seorang warga Bandarlampung lainnya mengungkapkan hal serupa. Ia mengaku sudah mendatangi puskesmas terdekat dari tempat dia tinggal, namun mendapatkan jawaban bahwa puskemas tidak punya stok vaksin.

Ia meminta pemerintah daerah baik Provinsi Lampung dan Kota Bandarlampung bergerak cepat mengupayakan pengadaan vaksin agar menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan vaksinasi. Sebab, peningkatan kasusnya pun sekarang sedang tinggi.

"Kasus di Lampung sudah tinggi, maka pemda harus proaktif mempertanyakan ini ke pemerintah pusat, bahkan kasus kematian juga sudah banyak, tapi kenapa vaksin pada kosong dan kita tidak menjadi prioritas," kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung Reihana mengatakan, daerahnya masih kekurangan stok vaksin Covid-19. Adapun, kebutuhan vaksin bagi vaksinasi seluruh penduduk Lampung diperkirakan mencapai 12 juta dosis lebih.

"Kita masih kekurangan stok vaksin," ujar Reihana saat dihubungi di Bandarlampung, Rabu (21/7).

Menurutnya, saat ini bagi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Lampung baru menerima sebanyak 1 juta vaksin Covid-19. Ia melanjutkan dalam dua kali pendistribusian vaksin Covid-19 Kota Bandarlampung mendapat alokasi vaksin cukup banyak sesuai dengan jumlah penduduk, dan masih ditemukan kekosongan stok pula.

"Penyaluran pertama untuk Bandarlampung ada 5.000 dosis, kalau pada 15 Juli ada 6.000 dosis agak lebih banyak sebab penduduk juga padat disini, dan tengah melakukan PPKM tapi masih ada pula yang kekurangan stok," katanya lagi.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan bahwa stok vaksin Covid-19 yang ada saat ini sekitar 3.000 dosis yang diperuntukkan bagi anak-anak rentang usia 12-18 tahun. Terkait stok vaksin Covid-19 di puskesmas yang sedang kosong, ia mengatakan bahwa Kota Bandarlampung sudah mengajukan penambahan vaksin kepada pemerintah pusat.

"Kami sudah mengajukan permintaan ke pemerintah pusat agar segera dikirimkan vaksin, tapi mau gimana kami hanya mengikuti perintah saja," kata Eva.

Soal permintaan pasokan vaksin dari pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengaku sudah tiga kali menyurati Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Mochammad Bisri menyampaikan pihaknya sejak sepekan yang lalu telah mengajukan tambahan 60 ribu vial atau 600 ribu dosis vaksin ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Rencananya baru mau dikirim 1.000 vial saja. Sementara kebutuhan kita sangat besar," kata Bisri di Tanjungpinang, Selasa (20/7).

Akibat pasokan vaksin sudah habis, katanya, saat ini vaksinasi Covid-19 di seluruh kabupaten/kota dihentikan sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bisri mengaku heran terjadi keterlambatan distribusi vaksin dari pusat ke daerah, padahal Presiden RI Joko Widodo menyatakan stok vaksin nasional saat ini sekitar 100 juta lebih dosis vaksin.

"Tapi, kenapa pendistribusian ke daerah terhambat. Ini yang jadi pertanyaan kita," ucap Bisri.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) juga mengaku kehabisan stok vaksin Covid-19 selama sepekan terakhir. Akibatnya, beberapa fasilitas kesehatan terpaksa menghentikan sementara vaksinasi kepada kelompok sasaran.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nuraini di Palembang, Kamis (22/7), mengatakan, Sumsel telah menerima distribusi vaksin sebanyak 1,6 juta dosis vaksin Sinovac Biofarm dan AstraZeneca dari pemerintah pusat terhitung sejak Januari hingga Juli 2021. Namun, semua dosis vaksin yang diterima tersebut sudah disalurkan ke setiap fasilitas kesehatan yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

"Tidak ada lagi dosis yang disimpan, saat ini semua sudah disalurkan, stok sudah kosong," kata dia.

Sumsel saat ini membutuhkan pendistribusian vaksin tambahan dari pemerintah pusat supaya 433 fasilitas kesehatan kabupaten/kota dapat melanjutkan vaksinasi yang saat ini baru 14 persen masyarakat tervaksinasi untuk dosis pertama dan 6 persen untuk dosis kedua. Apabila kekosongan stok vaksin tersebut dibiarkan cukup lama maka akan membuat target kekebalan komunal minimal 70 persen masyarakat Sumsel tervaksin, tidak akan tercapai tepat waktu.

"Targetnya awal tahun 2022 semua sudah divaksin atau minimal 70 persen dari jumlah total masyarakat Sumsel," ujarnya.

In Picture: Serbuan Vaksin di Kepulauan Seribu

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya, Selasa (20/7), lalu mengatakan, kendala terbesar vaksinasi di kota-kota di Indonesia adalah ketersediaan vaksin yang terbatas berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat yang ingin divaksin. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua pelajar yang menjadi sasaran penerima vaksin, hingga ketersediaan tenaga kesehatan sebagai vaksinator juga di antara kendala vaksinasi.

"Data capaian masing-masing target pelaksanaan vaksinasi di daerah juga menjadi keluhan para wali kota anggota Apeksi," kata Bima.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui, pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah yang mulai melambat dalam beberapa terakhir ini karena terkendala proses distribusi.

“Beberapa daerah terkendala dalam proses distribusi dikarenakan situasi peningkatan laju kasus,” kata Siti Nadia saat dikonfirmasi, Rabu (21/7).

Selain itu, kurangnya stok vaksin di daerah juga disebabkan karena PT Bio Farma juga hanya mampu mengolah 3-5 juta bahan baku vaksin menjadi vaksin jadi. Sedangkan untuk vaksin jadi yang sudah diterima pemerintah juga tak bisa langsung didistribusikan ke daerah karena masih memerlukan proses quality control.

“Satu, produksi Bio Farma yang hanya 3-5 juta untuk mengolah menjadi vaksin jadi. Kedua, masih ada proses untuk QC (quality control) untuk vaksin jadi yang kita terima,” jelas dia.

Siti Nadia pun berjanji pemerintah akan terus mengakselerasi program vaksinasi nasional setelah laju penambahan kasus dan penularan yang sangat cepat saat ini dapat ditangani. Pemerintah juga memastikan pengamanan jalur distribusi vaksin.

"Kami mempercepat dengan mendorong Biofarma untuk bisa memproduksi vaksin menjadi lebih banyak. BPOM juga, untuk percepatan proses quality control," ujar Siti Nadia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Kesehatan agar menghabiskan stok vaksin yang masih tersedia di berbagai daerah dan juga rumah sakit maupun puskesmas untuk mempercepat laju vaksinasi. Stok vaksin, kata dia, hanya dapat disimpan di PT Bio Farma.

"Saya minta kepada Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah bahwa tidak ada stok untuk vaksin. Artinya, dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan, karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya," kata Jokowi.

"Sekali lagi, tidak usah ada stok. Stoknya itu yang ada hanya di Bio Farma. Yang lain-lain cepat habiskan, cepat habiskan, sehingga ada kecepatan. Karena kunci, salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi, ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO," tegasnya, menambahkan.