Anggota Komisi VIII Sayangkan Kurangnya Diplomasi Soal Haji
Pemerintah diharapkan memainkan peran sebagai negara Muslim terbesar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR Bukhori menyayangkan kurangnya upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Padahal, situasi pandemi Covid-19 harusnya menjadi tanda agar pemerintah melakukan diplomasi yang tak biasa.
"Jangan kemudian ini dianggap hari biasa, sehingga diplomasinya normal-normal saja. Ini kan situasinya tidak normal sehingga cara pikirnya harus emergensi, jangan kemudian pakai cara biasa," ujar Bukhori dalam sebuah diskusi daring, Ahad (6/6).
Pemerintah Indonesia, kata Bukhori, dapat memainkan perannya sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak. Juga negara dengan jumlah calon jamaah haji terbanyak di dunia untuk melobi pemerintah Arab Saudi.
"Kita sebagai representasi negara apalagi negara terbesar umat Islamnya, umat hajinya terbesar di dunia dan memiliki peran-peran besar di berbagai komunitas. Itu sebenarnya bisa dimainkan secara maksimal," ujar Bukhori.
Hal inilah yang membuat masyarakat melihat tak adanya upaya maksimal dari pemerintah untuk mendapatkan kuota pelaksanaan haji tahun ini. Sehingga timbul tafsir-tafsir negatif dari masyarakat terkait pelaksanaan haji tahun ini.
"Publik belum melihat upaya maksimal oleh negara pemerintah, tapi ada atasan-atasan beliau lebih kompeten. Jadi urusan haji bukan hanya masalah people to people, tapi negara ke negara," ujar Bukhori.
Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Khoirizi mengatakan, pemerintah sejak awal intensif melakukan diplomasi dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji. Termasuk untuk mendapatkan kuota haji untuk tahun ini.
"Koordinasi, komunikasi, sinergitas, sudah kita bangun. Diplomasi lobi tentu sudah kita lakukan," ujar Khoirizi.
Diplomasi secara formal dan informal, kata Khoirizi, sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi. Baik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Kemenag, dan Kementerian Luar Negeri.
"Indonesia tidak bisa berbuat banyak lantaran keberangkatan haji tetap menunggu keputusan Arab Saudi. Ketika kuota itu belum kita dapatkan siapa yang punya otoritas? Kan Arab Saudi," ujar Khoirizi.