PBB Minta Ekstremis Israel Berhenti Serang Warga Palestina
Warga Palestina di Israel termasuk Arab Badui kerap mengalami diskriminasi
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pakar hak asasi manusia PBB meminta ekstrimis sayap kanan dan main hakim sendiri Israel menyerang minoritas Palestina. Pelapor Khusus PBB dalam Isu Minoritas Fernand de Varennes mengatakan terkadang laporan menyebutkan serangan-serangan itu didukung pasukan keamanan Israel.
Ia meminta Israel untuk melindungi semua warganya tanpa diskriminasi.
"Laporan-laporan kekerasan sayap kanan dan penggunaan kekuatan berlebihan petugas berwenang telah menimbulkan kasus kekerasan terburuk terhadap warga Palestina di Israel," kata de Varennes dalam pernyataannya seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (2/6).
Ia mengatakan warga Palestina di Israel termasuk Arab Badui kerap mengalami diskriminasi di banyak daerah. Ada sekitar 1,5 juta orang atau sekitar 20 persen dari total populasi warga Arab di Israel.
"Serangan itu dibagikan di media sosial dan platform serupa, tampaknya kelompok-kelompok ekstremis kanan menggunakannya untuk mengadvokasi kebencian yang mendorong aksi kekerasan dengan kekebalan hukum untuk mengumpulkan orang dengan senjata dan menyerang warga Palestina," kata de Varennes.
Pakar PBB itu mengatakan diskriminasi dan eksklusi sosial seperti segregasi antara warga Arab dan Yahudi dan perlakuan tidak setara dalam hak dan privilese banyak mengorbankan warga Palestina. Ketiadaan perlindungan dan ledakan pemukiman di desa-desa Badui di Naqab meningkatkan kerentanan minoritas Badui.
"Mengingat urgensinya situasi ini, saya meminta pemerintah Israel mengecam dengan tegas semua tindakan kekerasan, kebencian dan diskriminasi terhadap warga Palestina di Israel," kata de Varennes.
Ia mengatakan pihak berwenang Israel harus memastikan agar semua warga menghentikan serangan. Semua orang juga harus dilindungi sepenuhnya dan dengan setara tanpa diskriminasi.
De Varennes mengatakan kegagalan polisi melindungi semua warga tanpa diskriminasi harus diselidiki. Pernyataannya ini didukung Pelapor Khusus PBB dalam Isu Hak Berkumpul Denga Damai Clement Nyaletsossi Voule dan Pelapor Khusus PBB dalam Isu Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina Michael Lynk.