PM Pakistan: Perdamaian dengan India akan Khianati Kashmir

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah mengesampingkan kemungkinan normalisasi hubungan dengan India. Khan mengatakan, langkah seperti itu akan menjadi pengkhianatan terhadap Kashmir.

"Saya mencoba, sejak hari pertama setelah berkuasa, bahwa kami memiliki hubungan dengan India dan masalah Kashmir diselesaikan melalui dialog," ujar Khan, dilansir Aljazirah, Senin (31/5).

Khan menegaskan bahwa membangun kembali hubungan dengan India akan mengkhianati perjuangan warga Kashmir. Menurut Khan, negosiasi dapat dilanjutkan jika India membatalkan pencabutan status semi-otonom dari wilayah Kashmir yang dikelola India.

"Tidak ada keraguan bahwa perdagangan kita akan meningkat tetapi semua darah mereka akan terbuang percuma, jadi ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin terjadi bahwa perdagangan kita meningkat dengan (mengorbankan) darah mereka," kata Khan.

Pemerintah India yang dipimpin Narendra Modi mencabut Pasal 370 dan ketentuan terkait lainnya dari Konstitusinya pada 5 Agustus 2019. Selain itu, India juga membagi dua wilayah yang dikelola pemerintah federal. India kemudian memberlakukan pembatasan pergerakan dan memaksakan pemadaman komunikasi. Terkait hal tersebut, Pakistan menangguhkan hubungan perdagangan dan menurunkan hubungan diplomatik dengan New Delhi.

India dan Pakistan telah berperang tiga kali sejak kemerdekaan mereka dari kekuasaan Inggris pada 1947. India dan Pakistan mengklaim Kashmir secara penuh, tetapi mengatur bagian-bagiannya secara terpisah.

Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, negara-negara bersenjata nuklir harus menahan diri dan tidak mengambil langkah apa pun yang akan mengubah status wilayah Himalaya yang disengketakan. Awal tahun ini, muncul laporan bahwa pejabat tinggi intelijen dari Pakistan dan India bertemu di Uni Emirat Arab. Pertemuan itu merupakan upaya untuk membendung ketegangan yang meningkat antara kedua belah pihak.

Bulan lalu, utusan UEA untuk Washington, Yousef al-Otaiba menegaskan bahwa, UEA menjadi penengah antara India dan Pakistan untuk membantu mereka mencapai hubungan yang sehat dan fungsional. Pada Februari, tentara India dan Pakistan mengumumkan perjanjian gencatan senjata di sepanjang Garis Kontrol (LoC), perbatasan de facto yang membagi wilayah Kashmir.

Beberapa hari kemudian, panglima militer Pakistan, Jenderal Qamar Javed Bajwa meminta India untuk "mengubur masa lalu" dan bergerak menuju kerja sama. Bulan lalu, Khan dan Modi bertukar surat yang menyerukan agar kedua negara berdamai dan menjalin hubungan baik.