Sri Mulyani: Tantangan Ekonomi Masih Tinggi Hingga 2022

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengungkapkan tantangan pandemi Covid-19 dan perekonomian masih tinggi pada tahun ini dan 2022. Hal ini akan memengaruhi desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, risiko pandemi Covid-19 terlihat dari kasus harian di global sudah di atas 800 ribu dan munculnya berbagai varian baru. Saat ini, juga terjadi gelombang baru di berbagai negara besar, seperti India, Brasil, dan Turki sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan sebuah varian yang mungkin akan menimbulkan komplikasi dalam penanganan Covid-19.

“Tantangan lain, akses vaksin di dunia saat ini tidak merata. Kita melihat pandemi Covid-19 luar biasa besar dan menimbulkan dampak luar biasa. Kita melihat masih ada faktor-faktor eksternal dan domestik yang memengaruhi kondisi ekonomi kita pada tahun ini dan tahun depan," ujarnya saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 secara virtual, Selasa (4/5).

Perihal risiko perekonomian, kata Menteri Sri Mulyani, ada dua faktor dari eksternal dan domestik. Dari eksternal, yang menjadi perhatian adalah perubahan kebijakan fiskal dan moneter di negara maju yang memiliki spillover dalam bentuk inflasi, suku bunga global, dan berujung pada volatilitas nilai tukar dan capital flow yang juga mengalami volatilitas.

"Disparitas ekonomi dunia juga akan menyebabkan perubahan atau dinamika antarnegara, termasuk dari sisi stimulus maupun kemampuan untuk memperoleh vaksin," ucapnya.

Dari sisi lain, pemulihan dari beberapa negara besar dalam perekonomian, seperti China dan Amerika Serikat, akan membuat harga komoditas mengalami peningkatan yang sangat kuat. Ini harus diantisipasi dari sisi negatif dan positifnya.

Di dalam negeri, pemulihan ekonomi Indonesia belum merata antar sektor yang lebih mudah pulih dan lebih sulit pulih. "Sektor industri keuangan juga harus terus dijaga karena masih dalam posisi untuk mendukung pemulihan, namun mereka juga melihat ada kinerja dari sektor usaha yang perlu diwaspadai," ucapnya.

Terakhir, perubahan teknologi terutama teknologi digital dan perubahan iklim yang disebut akan terus memengaruhi dan membentuk ekonomi Indonesia. "Inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita semua policy maker pusat dan daerah," ucapnya.

Maka itu Menteri Sri Mulyani pun menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini dibutuhkan peran Pemerintah Daerah (Pemda) melalui APBD atau keuangan daerah.

"Jika tidak maka ini akan menimbulkan kompleksitas karena APBD di daerah dan transfer ke daerah itu sepertiga APBN kita, ditambah dengan APBD jumlahnya cukup memengaruhi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi kelembagaan serta antara pusat dan daerah menjadi suatu keharusan," ucapnya.