Ini Prosedur yang Harus Dipatuhi saat Umroh Ramadhan

IHRAM.CO.ID,JEDDAH -- Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan pedoman untuk Umroh dan izin sholat selama  bulan Ramadhan. Vaksinasi merupakan prioritas dan menjadi keharusan setiap jamaah yang datang.

Tidak ada jamaah yang diizinkan masuk ke Masjidil Haram Makkah atau Masjid Nabawi di Madinah tanpa menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19.

Selain itu, Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan telah menyoroti kebutuhan untuk mengikuti semua tindakan pencegahan untuk memastikan keselamatan, kesehatan dan keamanan mereka yang mengunjungi dua masjid suci tersebut. Jutaan jemaah telah mengunjungi masjid dengan mengenakan masker dan menjaga jarak fisik sejak penangguhan salat tujuh bulan dan umroh dicabut Oktober lalu.

Diperkirakan 1,5 juta jamaah telah datang ke Masjidil Haram dalam 10 hari pertama Ramadhan. Dalam wawancara eksklusif dengan Arab News, Dr. Amr Al-Maddah, wakil menteri layanan Haji dan Umroh di Kementerian Haji dan Umroh, menjawab semua kemungkinan pertanyaan jamaah yang ingin melakukan umroh Ramadhan ini.

Masjidil Haram dapat menampung hingga 50 ribu hingga 100 ribu jamaah setiap hari.

Saat ini jamaah dari luar Saudi beberapa negara telah datang dan mereka diperbolehkan untuk menunaikan umroh.

Meski demikian mereka harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku sesuai Keputusan yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2020. Keputusan tersebut menyatakan bahwa semua yang ingin memasuki Masjidil Haram harus menerima vaksin Covid-19. 

Pengunjung dan peziarah yang datang dari luar negeri harus memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka telah divaksinasi. 

Terkait vaksin yang disetujui Al Maddah mengatakan Kementerian Haji dan Umrah beroperasi berdasarkan vaksin yang disetujui dari laporan Kementerian Kesehatan. Proses persetujuan vaksin diperbarui secara berkala berdasarkan laporan yang diberikan oleh kementerian kesehatan.

Proses penilaian kementerian mempertimbangkan evaluasi Organisasi Kesehatan Dunia, evaluasi risiko vaksin baru dan evaluasi kementerian kesehatan terhadap efektivitas vaksin ini.

Sebagai penyedia layanan, Kementerian Haji dan Umroh sangat bergantung pada informasi yang diterimanya dari badan pemerintah yang mampu mengevaluasi vaksin dan kemanjurannya. 

Sementara itu sertifikat kesehatan setiap negara mengikuti sistem tertentu, Kementerian Haji dan Umroh menangani masalah tersebut berdasarkan masukan dari kementerian kesehatan dan mengeluarkan izin yang sesuai.

Untuk negara yang mengalami lonjakan kasus Covid-19, Saudi telah menghentikan penerbangan dari negara-negara tempat masuk untuk umrah atau tujuan lain apa pun telah dihentikan karena meningkatnya jumlah kasus virus corona.

Penerbangan dari negara lain belum ditangguhkan meski terjadi peningkatan kasus Covid-19 di sana karena vaksin dapat mencegah penularan virus, mengurangi dampak pandemi, dan mengurangi kemungkinan penyebaran virus ke orang lain. Jika jemaah haji yang masuk sudah mendapat vaksin, risiko diasumsikan jauh lebih rendah.

Penting untuk diingat bahwa kapasitas operasional Masjidil Haram telah ditentukan sebelumnya berdasarkan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tempat jamaah dapat dipesan menggunakan aplikasi Eatmarna dan aplikasi Tawakkalna. Setelah tempat dipesan, izin masuk dikeluarkan untuk jamaah atau peziarah, yang dapat menunjukkan kredensial ke pusat resepsi.

Di pusat penerimaan, tanggal dan validitas izin diperiksa dan status imunisasi dari pemegang izin diverifikasi. Sebelum tiba di Makkah, jamaah harus membayar biaya layanan transportasi ke perusahaan transportasi berlisensi yang memastikan transit yang aman dengan mendisinfeksi kendaraan dan menyisakan ruang di antara tempat duduk. Kemudian jamaah diangkut ke halte yang ditentukan di Masjidil Haram.

Misalnya, jamaah di Kudai Center diangkut ke Gerbang Raja Abdul Aziz, sedangkan yang di Center Al-Zahir diangkut ke Gerbang Al-Shabika. Peziarah diturunkan sesuai dengan pusat yang ditentukan. Izin mereka kemudian diperiksa sekali lagi untuk alasan keamanan sebelum mereka diizinkan untuk menunaikan umrah dan salat selama waktu yang ditentukan.

Kementerian Haji dan Umrah telah memberikan jalur lain bagi jamaah untuk menunaikan umrah. Ini dilakukan dengan memesan kamar di hotel mana pun yang menghadap ke Masjidil Haram dan area pusat. 

Pihak hotel dapat membantu individu dengan pemesanan kamar untuk mengajukan umrah selama masa tinggal mereka. Para jamaah yang tertarik dengan layanan ini dapat memulai prosesnya dengan melakukan reservasi di hotel, yang kemudian dapat membantu tamu memesan tempat dalam kapasitas yang telah ditentukan di Masjidil Haram.

Sedangkan bagi jamaah yang datang dari luar negeri, jika status kesehatannya belum dimasukkan ke dalam sistem Tawakkalna, mereka perlu mengunjungi pusat kesehatan di mana mereka akan menerima semua bantuan yang mereka butuhkan. Status kesehatan mereka akan diperbarui sesuai dengan sertifikat vaksinasi yang diberikan oleh negara asalnya. Tanggal yang sesuai kemudian disediakan bagi pengunjung untuk melakukan umrah sesuai dengan kapasitas operasional Masjidil Haram.

Terdapat koordinasi tingkat tinggi antara Kementerian Haji dan Umrah dan Kementerian Kesehatan serta penyedia layanan dan keamanan, yaitu Otoritas Transportasi Umum, Komisi Kerajaan Kota Makkah dan Tempat-tempat Suci, dan Otoritas Pengembangan Wilayah Madinah. Ada standar dan protokol terpadu untuk transportasi. Ini termasuk peziarah yang bepergian antar kota atau di dalam kota atau akomodasi untuk peziarah yang perlu dikarantina setelah pengujian.

Semua standar dan protokol ini telah dirumuskan dan diklarifikasi untuk memastikan keamanan jamaah haji lokal dan asing dan memberi mereka pengalaman tanpa gangguan. Langkah-langkah pengendalian risiko ditujukan untuk mengurangi insiden yang dapat menyebabkan pengurangan jumlah jamaah atau kemungkinan penangguhan umroh.

Meski telah ada pengaturan,beberapa pelanggaran telah dilakukan. Setiap sistem akan memperlihatkan pelanggaran dan semua kasus dan ditangani di lokasi pada waktu yang tepat. Badan keamanan dan layanan dikerahkan di Masjidil Haram, pusat layanan dan titik berkumpul untuk memantau situasi.

Pelanggar akan didenda 10 ribu riyal atau Rp 38.611.788,80 untuk melakukan Umrah tanpa izin dan seribu riyal atau Rp 3.861.178,88 untuk beribadah di Masjidil Haram tanpa izin. 

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme formal untuk menghukum pelanggar telah ditetapkan dan digunakan jika diperlukan. Namun, kebanyakan orang mematuhi peraturan dan protokol kesehatan saat ini.

Sistem denda dikembangkan agar Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah dan Makkah secara keseluruhan tidak menjadi sumber penyebaran virus. Itulah mengapa ada kapasitas penanganan jamaah yang telah ditentukan di setiap lokasi.

Keinginan untuk menunaikan umrah, sholat Tarawih atau sholat malam di Masjidil Haram bisa dimaklumi. Namun, dunia sedang menyaksikan situasi yang luar biasa dan setiap orang harus bersatu dalam keadaan ini. 

Sederhananya, denda dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan pelanggaran yang akan membahayakan jamaah dan mereka yang bekerja di Masjidil Haram.

Untuk memantau kepatuhan jamaah ada tim lapangan yang bekerja sepanjang waktu untuk menindaklanjuti kondisi jamaah dan kepatuhan mereka terhadap protokol dan persyaratan kesehatan. Badan keamanan bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam hal ini. Peningkatan kesadaran terus menerus dilakukan oleh semua badan terkait.

Kapasitas operasional yang telah ditentukan diperbarui setiap hari. Sekarang telah mencapai antara dua setengah dan tiga kali lipat dari sebelumnya dan akan terus meningkat dalam beberapa hari mendatang.

Namun untuk menghitung kapasitas jamaah adalah situasi kesehatan secara keseluruhan. Kapasitas operasional pasti akan meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keadaan luar biasa yang dihadapi dunia. Keadaan ini membutuhkan tindakan luar biasa.

Semakin banyak orang mendapatkan vaksinasi, semakin rendah risikonya. Segera orang akan dapat kembali ke kehidupan normal dan semua akan disambut untuk mengunjungi Masjidil Haram.

Semua bus, loket tiket, bersama dengan tempat pemilahan dan pengumpulan, secara teratur didesinfeksi. Proses tersebut dipelajari oleh perusahaan dan tim khusus telah menetapkan interval desinfeksi dan sterilisasi. Bus didisinfeksi setelah setiap siklus sementara pusat penerimaan didesinfeksi setiap setengah jam karena ini dianggap sebagai tindakan pengamanan yang penting.

Terkait persyaratan haji tahun ini, khususnya vaksin, Al Maddah menjelaskan belum ada keputusan Saudi yang dikeluarkan tentang masalah ini. Setelah keputusan tersebut dikeluarkan, Kementerian Haji dan Umrah akan mengambil tindakan yang sesuai.

Tahun lalu, risikonya tinggi selama puncak krisis Covid-19. Namun, metode penanganan pandemi telah berubah dan situasinya sangat berbeda kali ini.