KKP Ingatkan Eksportir Perikanan Jangan Nakal Soal Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong produk-produk perikanan dalam negeri bisa bersaing di pasar global. Sejumlah langkah telah dijalankan KKP diantaranya mempermudah layanan perizinan serta sertifikasi yang menjadi syarat produk perikanan bisa dipasarkan ke luar negeri.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir mendukung penuh pelaku usaha perikanan Indonesia agar bisa tumbuh di pasar domestik maupun global. Kita ingin produk-produk yang kita hasilkan unggul di luar negeri," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (17/4).

Trenggono mengatakan Indonesia termasuk dalam jajaran negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia. Total ekspor produk perikanan pada 2020 mencapai 5,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 72,8 triliun yang mana 4,84 miliar dolar AS berasal dari ikan konsumsi.

Berdasarkan data sementara BPS, ucap Trenggono, nilai ekspor produk perikanan pada Maret 2021 mencapai 476 juta dolar AS atau meningkat 19 persen apabila dibanding nilai ekspor produk perikanan pada Februari 2021 dan meningkat 12 persen jika dibandingkan nilai ekspor produk perikanan pada Maret tahun sebelumnya.

Secara kumulatif pada periode Januari-Maret 2021, lanjut Trenggono, nilai ekspor produk perikanan mencapai 1,27 miliar dolar AS atau naik 1,4 persen dibanding periode yang sama pada 2020 dengan surplus neraca perdagangan sebesar 1,14 miliar dolar AS atau naik 0,34 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode tersebut, negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat sebesar 561 juta dolar AS atau 45 persen terhadap nilai ekspor total), Cina sebesar 171 juta dolar AS atau 14 persen, Jepang sebesar 138 juta dolar AS atau 11 persen, Asia Tenggara sebesar 133 juta dolar AS atau 10,6 persen, Uni Eropa sebesar 62 juta dolar AS atau 5 persen, dan Timur Tengah sebesar 28 juta dolar AS atau dua persen.

Sedangkan komoditas ekspor utamanya meliputi Udang sebesar 527 juta dolar AS atau 42 persen terhadap nilai ekspor total, Tuna-Cakalang-Tongkol sebesar 169 juta dolar AS atau 13 persen, Cumi-Sotong-Gurita sebesar 128 juta dolar AS atau 10 persen, Rajungan-Kepiting sebesar 103 juta dolar AS atau 8 persen, Rumput Laut sebesar 64 juta dolar AS atau 5 persen, dan Layur sebesar 22 juta dolar AS atau 2 persen.

"Angka-angka tersebut menujukkan industri perikanan khususnya yang berorienstasi ekspor, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi di masa pandemi Covid-19, ekspor perikanan justru menunjukkan trend positif," ungkap Trenggono. 

Trenggono menilai sektor perikanan tidak hanya menghasilkan devisa bagi negara, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil perikanan. Di samping itu sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.

Sejalan dengan dukungan penuh dari pemerintah untuk perkembangan industri perikanan dalam negeri, Trenggono mengimbau eksportir perikanan untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu soal pajak hingga jaminan sosial bagi anak buah kapal perikanan.

Trenggono berharap kepercayaan dan dukungan penuh dari pemerintah tidak disalahartikan eksportir dengan melanggar aturan yang ada. 

"Dengan melaporkan harga jual yang lebih rendah dibanding harga jual sebenarnya yang bertujuan mengurangi pajak, mengambil ikannya tidak bayar PNBP, kemudian pajak penjualannya direndahkan, itu namanya tidak ada bela negaranya," ungkap Trenggono. 

Trenggono memastikan KKP tidak akan memberi toleransi kepada eksportir yang kedapatan melanggar aturan hukum maupun aturan administratif. Dia ingin iklim usaha di sektor perikanan berlangsung secara sehat, baik untuk kelangsungan industri, pemerintahan, juga para pekerja di dalamnya. Sementara itu, untuk sektor perikanan tangkap, KKP telah memiliki program terobosan yaitu peningkatan PNBP dari subsektor perikanan tangkap. 

Melalui program terobosan ini, Trenggono ingin wajah perikanan tangkap Indonesia menjadi lebih modern dan ramah lingkungan, baik dari sisi infrastruktur pelabuhan, navigasi kapal, hingga alat tangkap yang dipakai.

"Program ini juga untuk menunjang peningkatan kesejahteraan nelayan," kata Trenggono menambahkan.