AS Berikan Perlindungan Deportasi Bagi Warga Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberikan perlindungan deportasi sementara dan izin kerja kepada warga Myanmar yang tinggal di negara ini. 

Menurut laporan, keputusan itu dilatarbelakangi pertimbangan adanya kudeta militer yang terjadi di Myanmar, serta situasi konflik dan kekerasan terhadap warga sipil di negara Asia Tenggara tersebut. Pernyataan lebih lanjut dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyebut krisis kemanusiaan tengah terjadi di sana. 

“Karena kudeta militer dan kekerasan brutal pasukan keamanan terhadap warga sipil, warga Myanmar menderita krisis kemanusiaan yang kompleks dan memburuk di banyak bagian negara itu,” ujar Wakil Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, dilansir DW, Sabtu (13/3). 

Oleh karena itu, warga Myanmar ditetapkan dalam status dilindungi sementara, sehingga mereka dapat tinggal sementara di AS. Perlindungan status sementara biasanya dibatasi untuk jangka waktu tertentu, seperti 12 bulan, namun dapat diperpanjang jika situasi konflik terus berlanjut. 

AS telah meningkatkan tekanan pada rezim militer Myanmar yang melakukan kudeta pada awal Februari lalu. Sejumlah sanksi telah diberikan kepada pimpinan angkatan bersenjata negara itu, termasuk diantaranya pada pekan ini terhadap anggota keluarga pemimpin junta Min Aung Hlaing. 

Departemen Keuangan AS sebelumnya memberikan sanksi kepada Hlaing bersama dengan lima pemimpin lain dari junta yang baru saja dilantik terhadap aset mereka yang berbasis di AS. Inggris dan Kanada juga telah menerapkan sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar setelah kudeta, di mana Australia menangguhkan program kerja sama pertahanannya dengan negara tersebut.

Pemerintah AS yang dipimpin Presiden Joe Biden pada awal pekan ini juga mengeluarkan perlindungan status sementara bagi warga Venezuela yang tinggal di AS selama 18 bulan. Keputusan itu datang menyusul situasi krisis politik dan ekonomi yang masih terjadi di negara Amerika Latin tersebut.