DK PBB Tambah Pasukan Jaga Perdamaian di Afrika Tengah

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui peningkatan hampir 3.700 militer dan polisi ke pasukan penjaga perdamaian di Republik Afrika Tengah pada Jumat (12/3). Penambahan ini untuk membantu memperbaiki situasi keamanan yang memburuk di negara yang dilanda konflik sejak pemilihan presiden Desember 2020.

Sebuah resolusi dewan, yang diadopsi dengan pemungutan suara 14-0 dengan Rusia abstain, akan menambah batas atas personel militer menjadi 14.400 dan polisi menjadi 3.020. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, merekomendasikan kenaikan bulan lalu dengan mengatakan Republik Afrika Tengah (CAR) berada pada titik kritis.

CAR yang kaya mineral telah menghadapi pertempuran antar-agama dan antar-komunal yang mematikan sejak 2013. Sebagian besar pemberontak Seleka Muslim merebut kekuasaan di ibu kota, Bangui dan Sebagian besar milisi anti-Balaka Kristen melawan, mengakibatkan terbunuhnya ribuan orang dan ribuan orang mengungsi. Negara itu mengalami periode yang relatif damai pada akhir 2015-2016, tetapi kekerasan meningkat dan menyebar sesudahnya.

Kesepakatan damai antara pemerintah dan 14 kelompok pemberontak yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran selama bertahun-tahun telah ditandatangani pada Februari 2019. Namun, kekerasan yang dituduhkan pada mantan presiden CAR, Francois Bozize, dan sekutunya mengancam untuk membatalkan perjanjian tersebut. Kondisi memanas ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi menolak pencalonan Bozize untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Desember.

Presiden Faustin Archange Touadera memenangkan pemilihan ulang pada akhir Desember untuk masa jabatan kedua dengan 53 persen suara. Namun, dia terus menghadapi oposisi dari kekuatan yang terkait dengan Bozize.

Resolusi yang diadopsi oleh DK PBB mengungkapkan keprihatinan besar atas memburuknya situasi di CAR karena serangan kelompok bersenjata sebelum dan setelah pemilihan. Lembaga itu pun mengutuk pelanggaran perjanjian perdamaian dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dan milisi lain.

"Termasuk kekerasan yang bertujuan untuk menghalangi proses pemilu, menghasut kebencian dan kekerasan etnis dan agama, berbasis seksual dan gender kekerasan dalam konflik, serta kekerasan yang ditujukan pada warga sipil dari komunitas tertentu, yang mengakibatkan kematian, cedera, dan pengungsian," ujar DK PBB.

Resolusi tersebut menekankan bahwa bala bantuan untuk misi penjaga perdamaian PBB atau MINUSCA, ditujukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan mandatnya. Mereka memprioritaskan melindungi warga sipil dan memfasilitasi akses untuk pengiriman bantuan kemanusiaan.

"Memungkinkan misi tersebut untuk meningkatkan kapasitasnya. untuk mencegah dan membalikkan kemerosotan lebih lanjut dalam situasi keamanan sambil menciptakan ruang bagi proses politik untuk maju," ujar resolusi DK PBB.

Dewan Keamanan PBB menyambut rencana jalan yang diusulkan presiden Touadera untuk dialog dan menyerukan langkah konkret dari pemerintah dan semua aktor politik untuk terlibat dalam pembicaraan. Mereka harus menyelesaikan masalah yang luar biasa dan menyelesaikan proses pemilihan melalui penyelenggaraan pemilihan legislatif dan lokal.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan kampanye untuk putaran kedua pemilihan legislatif akhir pekan ini dijadwalkan berakhir Jumat. MINUSCA menyerukan kepada semua yang terlibat untuk memastikan pemungutan suara berlangsung damai. "Menahan diri dari kekerasan dan menyelesaikan setiap perselisihan melalui cara-cara damai," katanya.