Carrie Lam Ungkap di Balik Reformasi Sistem Pemilu Hong Kong

REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan, perubahan pada sistem pemilihan di Hong Kong yang direncanakan China akan meningkatkan kemampuan kota untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pemerintah Pusat China di Beijing sebelumnya menjanjikan masa depan Hong Kong akan lebih baik dengan adanya perubahan sistem pemilihan umum legislatif.

Lam kembali ke Hong Kong setelah menghadiri pembukaan sesi parlemen tahunan China pekan lalu. Dia mengatakan, perubahan yang direncanakan Beijing pada sistem pemilihan dapat menunda pemungutan suara untuk legislatif kota lebih lanjut. Namun dia masih tidak yakin tentang waktu pelaksanaan pemilihan.

Parlemen China, Kongres Rakyat Nasional (NPC) bakal menyetujui pada Kamis (11/3) sebuah resolusi yang akan mengurangi perwakilan demokratis di lembaga-lembaga Hong Kong. Selain itu, China juga akan memeriksa calon manapun dalam pemilihan karena patriotisme mereka.

"Kami bertekad untuk terus menegakkan prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem' dan biarkan rakyat Hong Kong memimpin Hong Kong dengan standar otonomi yang tinggi," ujar Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam konferensi pers di sela-sela Sidang Umum Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Beijing, Ahad (7/3) waktu setempat.

Langkah-langkah tersebut akan mengubah ukuran dan komposisi legislatif Hong Kong dan komite yang memilih kepala eksekutif lebih jauh mendukung tokoh-tokoh pro-Beijing. Panitia pemilihan juga akan diberi wewenang untuk memilih banyak legislator.

Berbicara untuk pertama kalinya sejak kembali dari Beijing,  Lam mengatakan perubahan secara logis berarti bahwa pemungutan suara untuk Dewan Legislatif perlu dilakukan setelah pemilihan anggota komite pemilihan, yang saat ini dijadwalkan untuk Desember. "Saat ini saya belum dalam posisi untuk memberitahu Anda apakah kami dapat mematuhi 5 September 2021, sebagai hari pemilihan umum Dewan Legislatif," kata Lam kepada wartawan seperti dikutip laman Strait Times, Senin.

Pemungutan suara awalnya dijadwalkan pada September 2020, tetapi ditunda setidaknya selama satu tahun oleh sebab pandemi virus Corona. Kondisi pemerintah wilayah Hong Kong mengalami naik-turun setelah protes anti-pemerintah massa 2019, ketika oposisi pro-demokrasi memiliki harapan tipis untuk mayoritas di parlemen kota.

Namun Beijing sejak itu bergerak cepat untuk menegaskan kembali kendalinya. China memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang luas pada Juni 2020. Pihak berwenang telah menangkap sebagian besar politisi dan aktivis oposisi terkenal karena pelanggaran di bawah undang-undang baru atau terkait dengan protes.

Kritikus mengecam langkah Beijing dan menyebut ini sebagai ujung jalan menuju impian demokrasi di Hong Kong. Meski demikian, Lam mengatakan tindakan itu akan meningkatkan kemampuan kota untuk mengatur dirinya sendiri.