KLB Partai Demokrat, Kader Ungkit Luka Lama 'Kudeta' Anas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Konflik internal di Partai Demokrat yang berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatra Utara, Jumat (5/3) kembali menungkit luka lama.  

Kader Partai Demokrat yang juga anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Sri Mulyono, mengungkapkan kronologi terkait lengsernya Anas Urbaningrum dari pucuk kepemimpinan Demokrat. 

Dia menjelaskan kemenangan Anas dalam kongres PD 2010 di Bandung ternyata membuat luka mendalam pada pribadi SBY. 

“Ya pak SBY kalah berkali kali, jagoannya Andy Malarangeng tersingkir di putaran pertama. SBY kemudian mengambil langkah langkah represif untuk menggulingkan Anas,” ujarnya, Jumat (5/3).  

Dia menyebutkan sekarang orang-orang yang dulu bersama bersama SBY mulai membuka fakta. Jhoni Alen misalnya dia sendiri mengakui ikut rapat penggulingan Anas bersama SBY dan elite Demokrat lainnya di Cikeas pada 8 Maret 2013. 

Dalam pertemuan itu, dia mengklaim SBY merencanakan berbagai momentum mulai mengorder lembaga survei, media mainstream, LSM, para tokoh, para elite dan kader PD sampai menggerakkan elemen elemen pemerintahan untuk mendegradasi Anas. 

“Pokoknya full power lah semua dikerahkan. Jadi Anas dikepung dari segala penjuru maklumlah berhadapan dengan penguasa memang berat. Waktu itu Anas menjadi bulan bulanan dipermalukan mulai dari A sampai Z,” kata Sri sembari menambahkan, “Semua elemen dalam kendali SBY sebagai penguasa. Meskipun demikian Anas tidak mudah dikalahkan dan semua menyaksikan bagaimana SBY kewalahan.” 

Sri melanjutkan, dengan berbagai cara yang maksimum, telanjang dan brutal dari SBY untuk menggulingkan Anas pada 7 Februari 2013 sprindik Anas bocor. Ini membuktikan intervensi yang nyata dari presiden SBY terhadap KPK sebab sebelumny 4 Februari 2013, SBY pidato dari Jeddah memerintahkan KPK menetapkan status hukum Anas. “Kemudian 8 Februari 2013 SBY mengambil alih ketua umum PD dari Anas. Ya Anas diamputasi. Inilah kudeta ketua umum PD yang nyata, ini fakta,” kata Sri meyakinkan.

Meskipun demikian, ungkap Sri, ternyata pada Rapimnas 17 Pebruari 2013 di Hotel Sahid Ketum Anas masih kokoh berdiri di tengah-tengah forum. Akhirnya, yang bisa membuat Anas tersingkir adalah penetapan status tersangka oleh KPK 22 Februari 2013. 

Dia menyebut SBY sukses "nabok nyilih tangan" (mukul pakai tangan orang lain)  karena pakai kekuatannya sendiri SBY berkali-kali gagal. SBY sangat kalah kuat di internal Demokrat dibandingkan Anas. Meskipun KPK bilang tanpa intervensi dan SBY bilang tdk melakukan intervensi, jelas bahwa hanya status tersangka di KPK yg bisa membuat Anas tersingkir. Tanpa itu, Anas akan tetap kokoh sebagai Ketum PD. 

“Setelah itu, terjadi KLB di Bali dan SBY resmi menguasai Demokrat. Itu pun terjadi dan SBY menjadi Ketum PD atas bantuan Anas juga. Hanya saja, barisan Anas digusur semua dan hanya disisakan Saan Mustopa,” kata dia. 

KLB Demokrat di Deli Serdang memilih Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai Ketua Umum. Sedangkan politikus senior Demokrat, Marzuki Alie, ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pembina.

Secara terpisah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut KLB Demokrat tidak sah. Dia menilai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak mencerminkan sikap kesatria. Ia mengungkap adanya akal-akalan dari Moeldoko untuk menjabat sebagai pimpinan tertinggi partai berlambang bintang mercy itu lewat kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

"Saya dengar ada akal-akalan dari KSP Moeldoko dan pelaku kudeta. Sebelum mengangkat menjadi ketua umum ilegal, AD/ART yang sah diubah dan digantikan dengan versi KLB," ujar SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (5/3).

Diubahnya AD/ART oleh Moeldoko dan pihak yang mendukungnya, membuat mereka merasa bahwa KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumut. Penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum dianggap sebagai sesuatu yang benar.

"Moeldoko salah besar, berarti KSP Moeldoko tidak memahami Undang-Undang Partai Politik yang berlaku dan tidak memahami AD/ART Partai Demokrat. Lagi-lagi makin kuat dan makin nyata bahwa KLB Deli Serdang tidak sah adanya," ujar SBY.