AS Dorong China Berperan Akhiri Kudeta Militer Myanmar
Aksi protes menentang kudeta Myanmar terus memakan korban sipil.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mendorong China mengambil peran konstruktif untuk mengakhiri kudeta militer di Myanmar. Hal itu disampaikan saat aksi protes menentang kudeta terus memakan korban sipil.
"Pesan kami sangat jelas: China perlu menjadi aktor yang konstruktif dan bertanggung jawab dalam hal kudeta militer di Burma (Myanmar)," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam jumpa pers pada Kamis (4/3).
Dia mengatakan AS ingin melihat aktor dan pihak yang bertanggung jawab di seluruh dunia, termasuk China, mempertahankan kecaman atas kudeta di Myanmar. Washington pun berharap mereka mengambil kebijakan yang menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
"Dunia, setiap anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab dan konstruktif, perlu menggunakan suaranya, perlu bekerja untuk mengakhiri kudeta ini dan memulihkan pemerintah Burma yang terpilih secara demokratis," kata Price.
China merupakan sekutu dekat Myanmar. Sejauh ini Beijing belum merilis pernyataan yang menyatakan mengecam atau menentang keras kekerasan aparat keamanan Myanmar terhadap kelompok demonstran.
Baca juga : Tentara Myanmar Gunakan TikTok untuk Ancam Pengunjuk Rasa
Aksi protes dan menentang kudeta militer masih berlangsung di sejumlah kota di Myanmar. Aksi represif dan brutal aparat keamanan dalam menangani massa pengunjuk rasa telah menyebabkan lebih dari 50 orang tewas.
Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).
Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.