Arab Saudi Luncurkan Kampanye Tolak Ikhwanul Muslimin 

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Islam Arab Saudi telah meluncurkan kampanye baru yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Kampanye tersebut menargetkan untuk menolak ide dan kelompok Ikhwanul Muslimin. 

Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (3/3), kampanye tersebut akan menyoroti bahaya Ikhwanul Muslimin terhadap agama dan negara. Kelompok ini dituding selalu membuat stabilitas tatanan sosial dan keamanan terganggu. 

Kampanye ini terdiri atas ceramah dan pidato publik melalui media elektronik dengan sasaran menjangkau sekitar lima juta mahasiswa. Media Saudi melaporkan, Wakil Menteri Urusan Islam Awwad al-Anzi mengatakan, langkah kampanye dilakukan karena Kerajaan sedang bekerja melindungi masyarakat dari ideologi yang menyimpang.

Kampanye akan diawasi oleh Menteri Abdul-Latif al-Sheikh, akan berlangsung selama satu bulan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Departemen Keamanan Negara.

Sebelumnya, Komite Ulama Agama Senior Saudi menggambarkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris yang tidak mewakili Islam yang sebenarnya. Anggota Ikhwanul Muslimin dituduh menggunakan agama untuk menyebarkan ideologinya.

"Kelompok itu mengejar tujuan partisannya dalam upaya merebut lebih banyak kekuasaan untuk dirinya sendiri dan melakukannya di bawah kedok agama," ujar Dewan Cendekiawan Senior Saudi pada 2020. 

Dikatakan sejarah organisasi atau kelompok tersebut berkaitan erat dengan kejahatan, perselisihan, ekstremisme, dan terorisme. Karena alasan tersebut, segala bentuk dukungan, termasuk dana, untuk Ikhwanul Muslimin dilarang, sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah.

Dewan juga menambahkan, Ikhwanul Muslimin adalah kelompok menyimpang yang mendorong pemberontakan melawan para penguasa. Tindakan Ikhwanul Muslim juga dituding sering mendatangkan malapetaka di negara-negara bagian dan menggoyahkan hidup berdampingan secara damai.

Pada Maret 2014, Arab Saudi juga sudah memasukkan Ikhwanul Muslimin ke daftar hitam, yang tidak memiliki badan organisasi nyata di dalam kerajaan.