Maroko Putus Komunikasi dengan Jerman karena Sahara Barat
Sikap Berlin atas wilayah Sahara Barat membuat Maroko memutuskan kontak
REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Maroko menangguhkan kontak dengan Kedutaan Besar Jerman di Rabat. Hal itu disebabkan oleh sikap Berlin di wilayah Sahara Barat.
Pada Desember lalu, Jerman mengkritik mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump karena mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat. Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dilaporkan meminta pemerintah untuk menghentikan komunikasi dengan semua entitas Jerman di Rabat. Hal itu karena ada "ketidaksepakatan yang mendalam" dengan Berlin.
Dilansir Deutsche Welle, Selasa (2/3), Maroko telah menduduki daerah yang terletak di pantai Atlantik, di barat laut Afrika sejak 1975. Sebelumnya, wilayah itu adalah koloni Spanyol.
Jerman mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB setelah Trump mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Sejak 2019, Maroko telah mengizinkan negara-negara lain untuk membuka layanan diplomatik di Sahara Barat.
Sebuah gerakan kemerdekaan yang didukung Aljazair, Front Polisario telah lama menyerukan pemungutan suara untuk menentukan nasib Sahara Barat. Gencatan senjata pada 1991 memberikan kendali kepada Front Polisario atas sebuah jalur di timur dan selatan Sahara Barat, yang berbatasan dengan Aljazair di timur laut dan meluas ke pantai Atlantik di barat daya. Polisario telah mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai Republik Demokratik Arab Sahara (SADR).
Pada 2018, Maroko memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran karena dukungan mereka terhadap Front Polisario. Maroko juga mengusir setidaknya 70 staf PBB pada 2016 setelah Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon menggambarkan pencaplokan Sahara Barat oleh Maroko sebagai "pendudukan".
Sebelumnya, Berlin tidak mengundang Rabat dalam konferensi internasional untuk membahas situasi di Libya pada Januari 2020. Ketika itu, Jerman kepala negara dari negara-negara yang terlibat konflik di Libya dan perwakilan dari Uni Eropa, Uni Afrika, dan Liga Arab. Maroko terkejut karena tidak menerima undangan ke konferensi tersebut. Pemerintah Rabat menyatakan, mereka memiliki peran penting dalam upaya internasional untuk mengakhiri konflik di Libya.