Pemprov Sumbar tak Ingin Persoalan SKB Makin Meluas
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerhati pendidikan harus duduk bersama.
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumatra Barat, Alwis tak ingin pro dan kontra terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam di sekolah sampai berlarut-larut. Alwis ingin membuka ruang mediasi dan diskusi antara pemerintah pusat dan pihak-pihak di Sumbar yang keberatan untuk menerapkan aturan sesuai dengan SKB 3 menteri ini.
"Saya tidak ingin ada saling menyalahkan mengenai SKB 3 Menteri ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerhati pendidikan harus duduk bersama membuka ruang sama-sama mencari jalan keluar," kata Alwis di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (17/2).
Alwis memahami, kini ada pertentangan dari wali kota Pariaman yang secara tegas menolak menerapkan SKB 3 menteri. Menurut Alwis, harus ada forum bersama antara kepala daerah dengan pemerintah pusat untuk membicarakan teknis penerapan SKB ini.
Memang diakuinya ada beberapa daerah yang ingin menerapkan kearifan lokal. Seperti Pariaman yang ingin pelajar menggunakan seragam sesuai dengan agama serta adat budaya yang mereka tekuni selama ini. "Setiap daerah tentu punya kearifan lokal. Kita minta pemerintah lebih arif lagi mendengarkan masukan Pemda," ujar Alwis.
Alwis menyadari, dia tidak punya kewenangan besar dalam mengurus persoalan ini karena jabatan Plh Gubernur Sumbar tidak terlalu lama. Namun, ia ingin menampung persoalan sementara waktu dengan harapan dapat diputuskan bersama dengan Gubernur Sumbar terpilih.
Baca juga : Tolak SKB 3 Menteri, Wali Kota Pariaman Ditegur Kemendagri