Putusan Dismissal MK, Empat Caleg PKS Ini Resmi Terpilih Jadi Anggota DPR RI
MK mengabulkan eksepsi PKS dan menolak permohonan dari beberapa partai lain.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak empat calon legislatif (caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menjadi caleg terpilih yang duduk di DPR RI. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh PKS dan menolak permohonan dari beberapa partai lain.
"Alhamdulillah, Putusan Dismissal MK memutuskan: menerima eksepsi pihak terkait (PKS) dan menolak permohonan pemohon (PPP) untuk Dapil Aceh 1, menolak permohonan pemohon (Partai Demokrat) untuk Dapil Aceh 2, menolak permohonan pemohon (PAN) untuk Dapil NTB 1, dan menolak permohonan pemohon (Partai Gerindra) untuk Dapil Maluku Utara," kata Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS, Zainudin Paru dalam keterangannya, Rabu (22/5/2024).
Zainudin menyampaikan PKS meraih kemenangan signifikan dalam sidang dismissal MK yang berlangsung pada Selasa (21/5/2024) dan Rabu (22/5/2024) itu.
"Dengan hasil ini, empat calon anggota legislatif dari PKS, yaitu Gufron, M.A, Nasir Jamil, Johan Rosihan, S.T, dan Izzudin Al Qosam Kasuba, telah resmi menjadi caleg terpilih dan dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029," tuturnya.
Zainudin menuturkan, PKS juga memenangkan eksepsi di beberapa Dapil yang dimohonkan oleh partai politik lain untuk tingkatan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kemenangan ini dianggap sebagai bukti soliditas dan kekuatan hukum yang dimiliki oleh PKS dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
Zainudin menekankan, bahwa kemenangan atas putusan MK tersebut merupakan hasil kerja dari tim hukum dan advokasi partai hingga dukungan simpatisan partai.
"Keberhasilan ini juga menjadi motivasi bagi PKS untuk terus berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa dan negara melalui peran legislatif yang efektif dan bertanggung jawab," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini mengungkapkan strategi penempatan caleg turut meningkatkan perolehan suara maupun kursi partainya pada Pemilihan Umum 2024. Jazuli mengatakan bahwa strategi tersebut meliputi penempatan wajah baru, muda, dan segar dalam daftar caleg PKS.
"Syukur alhamdulillah di antara 53 orang caleg terpilih, ada lebih dari sepuluh orang yang mewakili milenial, bahkan gen Z. Bahkan yang membuat kami bangga dan surprise, anak-anak muda ini bukan hanya menang di dapilnya (daerah pemilihan), tetapi suaranya tinggi-tinggi, seperti Habib Idrus di Banten III, Gamal di Malang Raya, Kholid di Jawa Barat VI, Meitri di Jawa Timur VIII," kata Jazuli pada akhir Maret lalu.
Jazuli mengucapkan syukur atas hasil tersebut karena perolehan suara PKS melebihi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Alhamdulillah kami bersyukur atas kenaikan suara PKS pada Pemilu 2024 ini dengan 12.781.353 suara atau 8,42 persen dan insyaallah memperoleh 53 kursi DPR. Tentu ini merupakan amanah dan kepercayaan dari rakyat," jelasnya.
Walaupun demikian, lanjut dia, peningkatan suara dan kursi tersebut telah diprediksi dan diproyeksikan sejak awal, meskipun hasil akhirnya tidak sebesar kalkulasi awal. "Ada banyak faktor peningkatan suara dan jumlah kursi PKS, tetapi utamanya PKS mengandalkan disiplin dan soliditas kader, struktur, relawan, dan saksi dalam kerja-kerja pemenangan sebagai leverage atau keunggulan kompetitif PKS selama ini," ujarnya.
Ia pun mengungkapkan cara kerja pemenangan PKS selama ini yang berbasiskan pelayanan, kepedulian, keberpihakan, dan kerja-kerja konkret di level bawah untuk kebutuhan rakyat juga menjadi salah satu strategi dalam mendongkrak perolehan suara dan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024.
"Kader dan struktur PKS aktif dan masif melakukan canvasing door to door, layanan kesehatan, bakti sosial, dan lain-lain," tuturnya.
Selain itu, peningkatan perolehan suara dan kursi PKS pada Pemilu 2024 juga tidak lepas dari konsistensi sikap-sikap PKS sebagai oposisi yang selalu kritis dan berpihak kepada rakyat.
"Kami sangat peduli terhadap nasib rakyat dan kepentingan negara, di mana dampak kebijakan yang dikritisi oleh PKS banyak yang terbukti benar di kemudian hari dan dirasakan menyulitkan ekonomi rakyat dan merugikan negara," jelasnya.