Kim Jong-un Minta Partai Buruh Buat Rencana Ekonomi 5 Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un meminta Partai Buruh yang berkuasa untuk mengambil peran langsung dalam rencana ekonomi lima tahun. Pernyataan tersebut dilontarkan Kim pada hari ketiga rapat pleno partai.

Media pemerintah KCNA melaporkan, Kim menyalahkan Partai Buruh atas kegagalan dalam melaksanakan reformasi. Kim pekan ini menekankan pentingnya memperkuat pengawasan dan kendali hukum atas rencana lima tahun ke depan.

“Ini meminta sektor legislasi untuk menghilangkan unsur-unsur irasional yang menjadi batu sandungan bagi pelaksanaan rencana ekonomi nasional dan memberlakukan serta menyempurnakan undang-undang baru untuk setiap sektor,” lapor KCNA.

Pada Januari, Kim secara terbuka mengakui bahwa rencana ekonomi lima tahun sebelumnya telah gagal mencapai tujuan di hampir setiap sektor. Kim menyalahkan partai tersebut karena gagal memenuhi tanggung jawab dan perannya sebagai "penyelenggara dan pembawa standar" dalam menjalankan kebijakan ekonomi sebelumnya.

"Badan legislatif termasuk organ penuntut harus meningkatkan peran mereka untuk memastikan rencana ekonomi nasional didistribusikan dengan benar dan dilaksanakan dengan benar," kata Kim. 

Kim telah berusaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pasokan listrik. Namun, badan-badan PBB melaporkan ada kekurangan pasokan listrik di Korut dan kekurangan bahan makanan yang diperburuk oleh sanksi, pandemi Covid-19 dan banjir parah.

“Dia menunjukkan tekad dan kemauan Komite Sentral Partai untuk mengambil langkah-langkah penting guna mendorong pembangunan ekonomi dan menyediakan masyarakat dengan kondisi kehidupan yang lebih stabil dan lebih baik meskipun situasi darurat anti-epidemi terus menerus,” lapor KCNA.