Trump Terancam tak Bisa Tinggal di Mar-a-Lago

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kemungkinan tidak dapat tinggal secara penuh di Mar-a-Lago di tengah persidangan pemakzulannya dimulai pada Selasa (9/2). Sidang dilakukan ketika para pejabat di Georgia membuka penyelidikan atas upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilu di negara bagian tersebut.

Mar-a-Lago, Palm Beach merupakan penginapan dan gedung bersejarah AS yang disulapnya menjadi sebuah klub elite pada 1993 oleh Trump. Namun, gedung peninggalan Marjorie Merriweather Post ini dijual dengan beberapa persyaratan.

Setelah tak lagi menjabat sebagai presiden, Trump mulai menempati Mar-a-Lago sejak 20 Januari 2021. Diketahui, daerah Mar-a-Lago dikuasai oleh pemilih Biden, dengan jumlah dukungan 56 persen untuk Biden dan 43 persen untuk Trump.

Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer mengumumkan, para pemimpin Republik dan Demokrat telah menyetujui jadwal sidang pemakzulan kedua Trump pada Selasa (9/2) waktu setempat. Schumer mengatakan, House of Representative yang menuntut dakwaan pemakzulan terhadap Trump dan pengacara pembela Trump masing-masing akan memberikan argumen yang dibagi selama empat hari.

"Semua pihak telah menyetujui struktur yang akan memastikan pengadilan impeachment Senat yang adil dan jujur dari mantan presiden. Masing-masing pihak akan punya cukup waktu untuk menyampaikan argumen mereka," ujar Schumer dilansir Aljazirah, Selasa (9/2).

Di bawah ketentuan yang diumumkan oleh Schumer, pihak House of Representative dan pengacara Trump masing-masing memiliki waktu 16 jam dalam dua hari untuk menyampaikan argumen mereka masing-masing. Senat akan beristirahat untuk Sabbath yang dimulai saat matahari terbenam pada Jumat (12/2) dan kembali bekerja pada Ahad (14/2) sore. Schumer mengatakan, Senat berencana untuk berdebat dan memutuskan apakah akan memanggil saksi, termasuk kemungkinan memanggil Trump sebelum persidangan ditutup.

Pengacara Trump bersikeras mantan presiden itu tidak memicu kerusuhan di Capitol pada bulan lalu. Tim pengacara Trump berpendapat bahwa Senat harus menghentikan pemakzulan terhadap mantan presiden tersebut.

Dalam laporan pra-persidangan yang diajukan pada Senin (8/2), tim hukum Trump, Bruce Castor dan David Schoen, menawarkan tanggapan yang tegas atas tuduhan Partai Demokrat bahwa mantan presiden tersebut bersalah atas penghasutan demonstran.

Demokrat telah menunjuk pidato Trump kepada para pendukung sebelum kerusuhan di Capitol. Dia meminta mereka untuk "berjuang" mencegah kemenangan Joe Biden. Pidato Trump tersebut merupaka bukti bahwa dia telah melakukan "hasutan".

Tim kuasa hukum Trump mengatakan bahwa pidato yang disampaikan oleh mantan presiden itu bukan merupakan penghasutan. Pengacara Trump berpendapat pernyataan yang dilontarkan oleh Trump dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan berbicara. Sementara, proses pemakzulan terhadap Trump tidak sesuai dengan konstitusional.

"Tidak ada satu kata pun yang mendorong kekerasan atau pelanggaran hukum, secara eksplisit atau implisit," ujar tim kuasa hukum Trump.