Rusia Dorong Israel-Palestina Lanjutkan Pembicaraan Damai
Pembicaraan damai dengan Palestina tergantung hasil pemilu Israel dan kebijakan AS
REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mendorong Israel dan Palestina memulai kembali dialog langsung untuk membahas perdamaian. Namun, dia mengakui hal itu bakal bergantung pada pemilu parlemen Israel yang digelar Maret mendatang dan pemerintahan baru Amerika Serikat (AS).
"Sejumlah peristiwa menanti kita yang akan berdampak langsung pada terciptanya kondisi dialog langsung seperti itu," kata Lavrov dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi di Moskow pada Rabu (3/2), dikutip laman Anadolu Agency.
Lavrov meminta Kuartet Internasional, yakni Uni Eropa, PBB, AS, dan negaranya Rusia, aktif mendorong Palestina-Israel melanjutkan pembicaraan langsung. Kendati demikian, dia menekankan, dalam kasus apa pun, penyelesaian masalah Palestina harus didasarkan pada prinsip solusi dua negara. Lavrov berharap normalisasi beberapa negara Arab dengan Israel tidak membayangi masalah Palestina.
Pembicaraan damai Israel-Palestina benar-benar terhenti sejak mantan presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Setelah pengakuan itu Palestina mundur dari perundingan. Hal itu karena ia menilai AS sudah tak menjadi mediator yang normal karena membela kepentingan politik Israel.
Saat ini, Otoritas Palestina mencoba membuka kembali kontak dengan AS di bawah pemerintahan Joe Biden. Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengungkapkan dia telah melakukan pembicaraan dengan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Israel-Palestina Hadi Amro.
"Kami mendiskusikan cara untuk melanjutkan hubungan Palestina-Amerika, termasuk pembukaan kantor diplomatik dan konsuler, serta melanjutkan bantuan AS, mendukung UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina) dan mendorong proses perdamaian," kata Shtayyeh dalam rapat kabinet pada Senin (1/2), dikutip laman Middle East Monitor.
Saat berbicara dengan Amro, Shtayyeh mengungkapkan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas siap memulai proses politik berdasarkan legitimasi dan hukum internasional. Namun, hal itu harus ditengahi oleh Kuartet Internasional, yakni PBB, Uni Eropa, Rusia, dan AS.
Amro menyampaikan kepada Shtayyeh bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden akan berkomitmen secara bertahap untuk menunaikan janji kampanyenya terkait isu Israel-Palestina. Pemerintahan Biden telah menyatakan akan mendukung solusi dua negara Israel-Palestina.
Solusi harus memungkinkan Israel hidup dengan damai dan aman di samping negara Palestina yang layak. "Presiden berpandangan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan pekan lalu, dikutip laman Aljazirah.
Pelaksana Tugas (Plt) Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills mengatakan pemerintahan Biden akan mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali misi diplomatik dengan Palestina yang sebelumnya ditutup pemerintahan Trump. Namun AS pun bakal mendesak negara-negara lain untuk menormalkan hubungan dengan Israel.
"Untuk memajukan tujuan ini, pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel. Itu akan melibatkan pembaruan hubungan AS dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina," kata Mills.