Vaksinasi Tahap Dua Dimulai dari Para Penggerak Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Dessy Suciati Saputri

Strategi vaksinasi pada tahap kedua akan menargetkan para penggerak ekonomi, salah satunya pedagang pasar di Tanah Air. Sebelumnya vaksinasi tahap awal hanya menargetkan pelayan publik untuk divaksin setelah tenaga kesehatan divaksin pada tahap satu.

Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Maxi Rein Rondonuwu, mengatakan para pedagang pasar menjadi pilihan target vaksinasi tahap dua karena kelompok tersebut cukup sering berkontak dengan masyarakat umum. "Sasaran pertama yang kita sasar adalah pedagang-pedagang pasar, ini pesan Pak Menteri," kata Maxi saat meninjau proses vaksinasi di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/2).

Alasan lain menargetkan pedagang pasar karena mereka adalah penggerak ekonomi. "Saya kira pedagang di pasar ini harus mendapatkan perlindungan duluan karena salah satu penggerak ekonomi," kata Maxi.

Menurutnya para pedagang di pasar memang sangat rentan karena cukup sering berkontak dengan masyarakat luas yang membeli kebutuhan pokoknya ke pasar. Sehingga langkah memasukkan pedagang pasar di vaksinasi tahap dua diambil sebagai upaya mempercepat munculnya kekebalan kelompok (herd immunity) masyarakat agar tidak mudah terpapar Covid-19.

Nantinya, kata dia, pihaknya bakal menerapkan sistem vaksinasi mobile kepada para pedagang pasar. Dengan demikian, pelaksanaan vaksinasi bisa memungkinkan dilakukan di sejumlah pasar.

Baca juga : Terinfeksi Covid-19 Usai Divaksin, Ini Kata IDI

"Ini pesan Pak Menteri, saya lagi buat konsep untuk bukan hanya di gedung, tapi ada mobile, kita mendatangi langsung ke pasar," kata Maxi.

Untuk proses vaksinasi itu, ia mengaku pihaknya saat ini sudah memiliki data sasaran vaksinasi kepada pedagang di pasar. Namun koordinasi dari bawah ke atas untuk sinkronisasi data menurutnya masih perlu dilakukan.

"Kami akan coba mengadakan membuat juga format untuk dikirim ke daerah, sambil menunggu itu, data-data yang kita cross check antara pemerintah pusat dan daerah pelaksanaannya harus sejalan," katanya.

Dia mengatakan paling lambat proses vaksinasi tahap dua itu dimulai pada akhir Februari 2021. Sehingga target 70 persen kekebalan kelompok terhadap Covid-19 di Indonesia dapat segera tercapai.

Kemenkes tengah menyiapkan konsep vaksinasi dengan mendatangi langsung para subjek vaksin ke pasar-pasar. Maka dari itu, menurutnya dalam proses tersebut perlu ada koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam satu pekan ini, Kemenkes bakal mulai melakukan sosialisasi kepada para petugas Dinas Kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Khususnya kepada Dinas Kesehatan di Jakarta dan Jawa Barat sebagai pelaksana pertama vaksinasi tahap dua tersebut.

Langkah-langkah inovasi proses vaksinasi yang dilakukan pemerintah daerah seperti Provinsi Jawa Barat yang melakukan vaksinasi di gedung berskala besar perlu ditiru. Pasalnya, kata dia, itu bisa menjadi salah satu langkah uji coba manajemen vaksinasi yang berskala besar. Sehingga sekitar 18 juta orang yang menjadi sasaran vaksinasi tahap dua bisa selesai sesegera mungkin.

Baca juga : Seorang Nakes di Garut Dilaporkan Pingsan Selepas Vaksinasi

"Kalau tenaga kesehatan masih sedikit sekitar 1,5 juta, tapi pelayan publik itu ada 18 juta lebih, jadi sekitar 12 kali lipat seperti tenaga kesehatan, kalau kita tidak lakukan percepatan maka ya akan molor sasaran berikutnya," kata dia.

"Data sasaran pasar kami sudah punya, ada di berbagai sumber yang kami punya Asparindo dan retail, tapi untuk ke depan ini tentu data bottom up itu sangat kami butuhkan," katanya.

Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat telah ditunjuk sebagai daerah yang pertama untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap dua yang menyasar kelompok pelayanan publik. Para kelompok pelayanan publik yang menjadi target vaksinasi Covid-19 tahap dua ini terbagi ke dalam sejumlah kelompok seperti guru, dosen, pedagang di pasar, pengendara ojek, dan aparatur negara lainnya. "Kemudian PNS, TNI, Polri, termasuk pegawai swasta, BUMN, BUMD, dan perangkat desa," kata Maxi.

Kemenkes berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih dikuatkan kembali. Pasalnya, kata dia, sasaran subjek pada vaksinasi tahap dua ini 12 kali lebih banyak dibandingkan tahap pertama kepada tenaga kesehatan.

Saat ini 28 juta dosis vaksin telah tiba di Tanah Air. Pemerintah terus menambah pasokan vaksin untuk memenuhi program vaksinasi. Kedatangan 10 juta vaksin Covid-19 pada Selasa (2/2) dalam bentuk bulk dan satu juta vaksin untuk kebutuhan overfilled dari Sinovac.

"Dengan kedatangan ini, total vaksin yang telah diterima Indonesia sebanyak 28 juta vaksin," ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi.

"Kedatangan vaksin tahap keempat ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengamankan kebutuhan vaksin melawan Covid-19. Khusus tahap kedua, vaksinasi ditujukan kepada 17,4 juta petugas publik," sambungnya.

Kedatangan vaksin tahap empat dalam bentuk bulk menjadi kelanjutan kedatangan tahap pertama dan kedua pada Desember 2020 sebanyak tiga juta dosis vaksin dari Sinovac dan tahap ketiga dalam bentuk bulk sebanyak 15 juta dosis pada 12 Januari 2021. Oscar mengatakan ketersediaan vaksin dinilai aman dan sesuai skema yang telah direncanakan. Hal itu dikarenakan lancarnya koordinasi dan komunikasi antarlembaga terkait.

Hingga saat ini, program vaksinasi telah dilakukan kepada lebih dari 500 ribu tenaga kesehatan. "Total 1,5 juta tenaga kesehatan diharapkan selesai divaksin sebelum akhir Februari," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 dari Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan kedatangan bulk vaksin tahap keempat akan langsung diproses sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. "Bio Farma akan mengolah vaksin ini sesuai standar WHO untuk kemudian disalurkan ke daerah," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat dapat ditingkatkan baik dari segi volume maupun waktu. Ia ingin agar kekebalan komunitas dapat segera terbentuk di Indonesia.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, menjelaskan, percepatan vaksinasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan data kasus serta daerah yang masuk dalam zona padat, daerah densitas tinggi, mobilitas tinggi, interaksi yang tinggi, serta daerah sentra perekonomian. “Oleh karena itu, tadi disampaikan bahwa tentu Pak Menkes akan meningkatkan mereka yang akan direncanakan untuk divaksinasi agar dalam satu tahun ini bisa tercapai,” kata Airlangga usai sidang kabinet paripurna tentang penanganan pandemi Covid-19 dan tindak lanjut program vaksinasi di Istana Negara, Rabu (3/2).

Untuk menurunkan laju penularan kasus, Jokowi juga menginstruksikan agar pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan secara optimal melalui pendekatan berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa dan juga RT/RW serta melibatkan satgas pusat hingga satgas terkecil di daerah. Airlangga menekankan, pemerintah akan melibatkan secara aktif peran dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, hingga TNI Polri untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat melalui penegakan hukum dan operasi yustisi.

Selain itu, keterlibatan aparat keamanan juga dilakukan untuk membantu melaksanakan pelacakan kontak dari warga yang positif. “Pemerintah tentu akan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro,” tambah dia.

Menurut Airlangga, kebijakan penanganan pandemi ini akan terus dievaluasi. Pemerintah, kata dia, akan fokus pada 98 daerah yang saat ini tengah melaksanakan PPKM.