Bantuan IMF ke Myanmar tidak Bisa Ditarik Kembali

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pekan lalu International Monetary Fund (IMF) mentransfer 350 juta dolar AS ke pemerintah Myanmar. Paket bantuan itu untuk membantu negara Asia Tenggara tersebut mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Beberapa hari kemudian militer Myanmar merebut kekuasaan dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi serta politisi sipil lainnya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mereka menetapkan langkah tersebut sebagai kudeta.

Tampaknya hanya sedikit yang dapat dilakukan IMF untuk menarik kembali dana yang bagian dari program bantuan Covid-19. Salah satu sumber mengatakan dewan IMF tidak mengajukan syarat apapun saat menyetujui paket bantuan yang cair pada 13 Januari lalu itu.

"Kami mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung dengan cermat, kami sangat prihatin dengan dampak peristiwa ini pada rakyat dan ekonomi Myanmar," kata juru bicara IMF dalam pernyataannya, Selasa (2/2) kemarin.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menghadapi krisis internasional pertamanya sejak berkuasa dua pekan yang lalu. Ia mengancam akan memberlakukan sanksi-sanksi baru pada jenderal Myanmar dan Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan meninjau ulang bantuan ke negara Asia Tenggara itu.

Baca juga : IMF Sempat Kirim Bantuan Besar ke Myanmar Sebelum Kudeta

AS pemilik saham terbesar di IMF yang menyalurkan bantuan sebesar 700 juta dolar AS untuk membantu Myanmar menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. Selain dana yang dikirimkan pekan lalu IMF juga menyalurkan 116,6 juta dolar AS melalui Fasilitas Kredit Cepat dan 233,4 juta dolar Instrumen Pendanaan Cepat.

Dalam pernyataannya 13 Januari lalu, IMF mengatakan paket bantuan 350 juta dolar AS 'sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan neraca pengeluaran yang meningkat karena pandemi Covid-19'. "Terutama langkah-langkah pemulihan pemerintah demi memastikan stabilitas finansial dan makroekonomi sambil membantu kelompok dan sektor yang rentan," kata IMF.

Tidak seperti program pendanaan IMF lainnya diberikan sedikit demi sedikit hingga pemerintah memenuhi target perubahan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya. Paket bantuan darurat Covid-19 disalurkan dengan cepat dan seringkali sekaligus.

"Ini bukan program yang dinegosiasikan, tidak ada prasyarat dan tidak ada peninjauan di masa depan di mana cairnya bantuan tergantung dengan hasil tinjauan tersebut," kata mantan ekonom IMF dan pejabat Kementerian Keuangan AS, Stephanie Segal.  

"Saya tidak tahu ada peristiwa sebelumnya di mana uang yang sudah disetujui dewan IMF ditarik kembali," kata Segal.

Sejak awal pandemi Covid-19 IMF sudah menyalurkan bantuan ke 80 negara. Dua orang sumber mengatakan IMF menyayangkan pencarian bantuan ke Myanmar. Kasus Myanmar menunjukkan tingginya resiko pencairan cepat karena pemerintah dapat memutuskan sendiri kegunaan dana bantuan tersebut.