Optimalkan KPR Subsidi, BTN Kantongi FLPP Rp 8,73 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk mendapatkan anggaran sebesar Rp 8,73 triliun untuk menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini. Adapun anggaran ini didapatkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Plt Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dana tersebut akan disalurkan perseroan melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi konvensional senilai Rp 7,76 triliun dan KPR subsidi syariah senilai Rp 965 miliar.

"Dengan dana FLPP total sebesar Rp 8,73 triliun kami akan menyalurkannya untuk pembiayaan 81 ribu unit rumah subsidi pada tahun ini,” ujarnya kepada Republika, Jumat (22/1).

Menurutnya perseroan akan mengoptimalkan pembiayaan rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adanya kepercayaan pemerintah untuk mendorong sektor properti dengan mempertahankan dana FLPP di tengah pandemi Covid-19.  

“Kami akan terus berinovasi, bersinergi, serta melakukan pembenahan dan efisiensi dalam proses penyaluran FLPP diantaranya mengintegrasikan sistem aplikasi KPR kami dengan  aplikasi SiKasep yang dioptimalkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sejak tahun lalu,” ucapnya.

Menurutnya dana FLPP akan disalurkan dalam bentuk KPR Sejahtera yang hanya bisa diakses MBR. Melalui fasilitas KPR subsidi tersebut, MBR bisa memiliki rumah dengan uang muka mulai satu persen dan suku bunga lima persen fixed hingga 20 tahun.

Ke depan perseroan optimistis pertumbuhan KPR subsidi tetap positif pada tahun ini. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya adanya stimulus kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang didorong pemerintah seperti subsidi bunga KPR dan penyaluran dana PEN tahun lalu.

"Tahun ini, kami optimistis bisa menjaga pertumbuhan KPR subsidi kisaran empat persen sampai enam persen secara tahunan," ucapnya.

Sebagai Bank Pelaksana, Nixon menyebut, perseroan akan memastikan pengembang menjaga kualitas rumah subsidi yang layak difasilitasi KPR subsidi. Selain itu, perseroan juga akan menggelar Indonesia Property Virtual Expo untuk meningkatkan penyaluran KPR termasuk KPR subsidi serta program pemasaran lain untuk mendorong penyaluran KPR melalui Program Satu Juta Rumah.

Tercatat per akhir Desember 2020, emiten bersandi saham BBTN ini telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 4,46 triliun untuk 34.367 unit rumah subsidi. Pada triwulan tiga 2020, BTN masih menempati posisi nomor wahid pangsa KPR subsidi dengan porsi lebih dari 90 persen.

Sebelumnya saat ini tercatat ada 38 bank penyalur dana bantuan pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Tercatat sebanyak  delapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menandatangani kerja sama sebagai Bank Pelaksana penyalur dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP gelombang kedua 2021.

Delapan bank pelaksana tersebut antara lain BPD Sulselbar, Sulselbar Syariah, BPD Papua, BPD Jateng, Jateng Syariah, BPD Sulteng, BPD  Kaltimtara, dan BPD Kalteng.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan target sebesar 157 ribu unit yang dibebankan kepada Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memperhatikan terhadap kualitas bangunan yang wajib dikawal oleh perbankan.

“Bank pelaksana harus memastikan kualitas bangunan perumahan terjaga sesuai dengan peraturan menteri teknis terkait," ujarnya kepada wartawan.

Sebelumnya pada 18 Desember 2020 PPDPP telah melaksanakan PKS dengan 30 Bank Pelaksana sebagai mitra kerja penyalur FLPP 2021. Adanya tambahan BPD yang bergabung, kini 38 Bank Pelaksana tersebut terdiri dari sembilan bank nasional dan 29 Bank Pembangunan Daerah, baik konvensional maupun syariah.