Calon Kapolri: Hukum tak Boleh Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Komjen Listyo mengatakan hukum tak boleh lagi tajam ke bawah tumpul ke atas.

Antara/Galih Pradipta
Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR untuk menggantikan Jenderal Pol Idham Aziz yang memasuki masa pensiun.
Rep: Ali Mansur Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit memperkenalkan konsep transformasi Polri baru, yaitu konsep Presisi.

Baca Juga

"Apabila saya diberikan amanah untuk menjadi Kapolri, transformasi Polri akan saya lakukan dengan transformasi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi," ujar Sigit dihadapan Komisi III DPR RI, Rabu (20/1).

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan, pihaknya tentu perlu banyak berbenah. Terlebih di masyarakat masih ada sejumlah pandangan negatif terhadap Polri yang disebabkan perlakuan sejumlah oknum. Diantaranya, elayanan yang masih berbelit-belit, ucapan anggota yang arogan.

"Adanya pungli di berbagai sektor pelayanan, kekerasan dalam penyelesaian masalah, penanganan kasus tebang pilih, dan perilaku lainnya yang menyebabkan kebencian di masyarakat," ungkap Sigit.

Lanjut Sigit, ke depannya pelayanan terhadap masyarakat akan semakin ditingkatkan. Tampilan yang masih belum sesuai dengan pandangan masyarakat harus segera diubah. Ia juga menegaskan tidak boleh ada lagi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Bahkan tidak boleh lagi ada ibu yang dilaporkan anaknya dan diproses. 

"Hal-hal seperti ini ke depan tidak boleh lagi dan tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul hukum harus ditegakkan, namun humanis. Di saat ini masyarakat butuh penegakan hukum demi keadilan masyarakat, bukan untuk kepastian hukum," tegas Sigit.

 

Dalam makalahnya yang diserahkan ke Komisi III DPR RI, Komjen tidak lagi menggunakan tagline Promoter atau Profesional, Modern dan Terpercaya, seperti dua pendahulunya. Lewat naskahnya Komjen Sigit mengusung tagline Presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. 

"Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari Polri Promoter  yang telah digunakan pada periode sebelumnya, dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah (problem oriented policing)," tulis Sigit dalam makalahnya.

Menurut Sigit, dalam kepemimpinan Polri Presisi, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing). Hal itu agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. 

 

"Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan," jelas Sigit dalam makalahnya. 

 
Berita Terpopuler