Pasokan Belum Merata, Pemerintah Malah Ekspor Listrik
Masih ada wilayah di Indonesia yang belum menikmati aliran listrik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membuka peluang untuk mengekspor listrik ke negara tetangga. Hal ini dilakukan karena diprediksi kapasitas listrik dalam negeri akan surplus pada waktu kedepan.
Arifin menjelaskan melalui RUPTL yang dirancang selama ini pertumbuhan konsumsi listrik dalam negeri mencapai 6,7 persen per tahun. Hal itulah yang mendorong pemerintah gencar merencanakan pembangunan pembangkit.
Faktanya hingga saat ini pertumbuhan konsumsi listrik tak mencapai 5 persen. Akibatnya, dari perencanaan pembangunan listrik yang ada Indonesia malah akan surplus listrik.
Untuk mengantisipasi surplus listrik, Arifin menilai Indonesia saatnya membangun transmisi. Transmisi antar pulau ini perlu dilakukan untuk bisa membawa listrik dari wilayah yang oversupply ke wilayah yang defisit listrik.
"Memang melihat demand listrik yang saat ini diperkirakan pertumbuhannya tidak sampai lima ada baiknya kita buat transmisi antar pulau. Terkait rencana pembangunan pembangkit sepertinya akan kami pertimbangkan dan lebih mengedepankan merelokasi pembangkit tua," ujar Arifin di DPR RI, Rabu (19/1).
Disatu sisi, Arifin malah melihat oversupply listrik ini malah untuk diekspor ke Singapura. Sebab ia mengatakan Singapura saat ini masih membutuhkan pasokan listrik yang didatangkan dari luar negeri.
Melihat kesempatan itu, ia berupaya agar jaringan listrik yang diproduksi di dalam negeri dapat dikirimkan melalui jaringan transmisi antarpulau. "Singapura perlu impor listrik. Bisa nggak kita impor kelebihan listrik kita? Nanti kita sambung dari Jawa-Sumatera-Riau ke Singapura," ujar Arifin.
Hal ini ironi, ditengah kondisi masih ada wilayah di Indonesia yang masih belum teraliri listrik. Hal ini terbukti dari ratio elektrifikasi pada tahun lalu yang baru mencapai 98 persen. 98 persen ini pun bisa terdongkrak karena pemerintah memberikan akses LTHSE kepada masyarakat pedalaman, yang sebenarnya LTHSE ini masih bersifat intermiten.
"Rasio elektrifikasi dihitung secara benar. Jangan cuma program LTSHE terus udah naik rasionya. Untuk wilayah 3T harus menjadi perhatian ke depannya," ujar Mamit kepada Republika.co.id, Rabu (19/1).