Kontrak 1.984 Paket Infrastruktur Segera Ditandatangani
Kementerian PUPR telah memulai pelelangan dini proyek infrastruktur pada Oktober 2020
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hingga akhir Februari 2021 sebanyak 1.984 paket senilai Rp 24 triliun akan diselesaikan. Tak hanya itu, semua paket proyek infrastruktur tersebut juga akan ditandatangani.
"Dengan percepatan lelang paket-paket pekerjaan, kami perkirakan penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2021 akan mencapai Rp 14,8 triliun atau sebesar 9,9 persen," kata Basuki, Jumat (15/1).
Dia menjelaskan, sisa kontrak lainnya akan diselesaikan lelang dininya selambat-lambatnya pada April 2021. Basuki meminya lara kontraktor selaku penyedia jasa dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu tim dengan Kementerian PUPR dalam menjalankan peran masing-masing.
"Pesan saya bagi penyedia jasa untuk governance yang baik harus menjalankan empat big no. Tidak korupasi, tidak siap, no kick back komitmen dan no luxurious lifestyle (sederhana)," jelas Basuki.
Basuki meminta, perlu diperhatikan kualitas oleh penyedia jasa. Selain itu, dia menilai konsultan perencana dan supervisi juga memiliki peran kunci dalam pengawasan kualitas tegasnya.
Saat ini, Kementerian PUPR telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak Oktober 2020 sebanyak 3.175 paket senilai Rp 38,6 triliun. Hingga 15 Januari 2021, tercatat sebanyak 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun telah selesai dilakukan tender dini.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender dan terkontrak pada Desember 2020 lalu. Paxa hari ini (15/1), sebanyak 982 paket senilai Rp 12,5 triliun ditandatangani secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa secara virtual yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, dan sejumlah gubernur.