Sidang Pemakzulan Trump Dilakukan Besok
Partai Demokrat telah secara resmi mengajukan pasal pemakzulan pada Senin.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemimpin mayoritas di House of Representatives Amerika Serikat (AS), Steny Hoyer, mempertimbangkan memulai pemakzulan kedua Donald Trump pada Rabu (13/1). Presiden AS itu secara resmi dituduh menghasut pemberontakan menjelang penyerbuan Capitol pekan lalu.
Demokrat secara resmi mengajukan Pasal Pemakzulan pada Senin (11/1). Dalam tuntutannya, Demokrat menuduh Trump dengan hasutan pemberontakan sehingga terjadi penyerbuan oleh pendukungnya ke Gedung Capitol saat pengesahan suara Electoral College yang menunjuk Presiden terpilih Joe Biden.
"Kami memiliki seorang presiden yang sebagian besar dari kami percaya berpartisipasi dalam mendorong pemberontakan dan serangan terhadap gedung ini dan pada demokrasi dan mencoba untuk menumbangkan penghitungan suara presiden," kata Hoyer kepada wartawan.
Asisten House menyatakan, Hoyer mengatakan kepada sesama Demokrat bahwa majelis akan memulai proses pemakzulan jika Wakil Presiden Mike Pence tidak menanggapi permintaan Amandemen ke-25 Konstitusi AS. Amandemen ini dapat digunakan untuk mencopot Trump dari jabatannya.
Saat House bersidang pada Senin, Partai Republik memblokir upaya pemakzulan dengan segera mempertimbangkan resolusi yang meminta Pence meminta Amandemen ke-25. Peraturan ini tidak pernah digunakan untuk menyingkirkan presiden yang tidak layak.
"House AS tidak boleh mengadopsi resolusi yang menuntut pemecatan presiden yang dipilih, tanpa dengar pendapat, debat, atau suara yang tercatat," kata Perwakilan Republik Alex Mooney yang mengajukan keberatan.
House diharapkan memberikan suara pada Selasa (12/1) malam mengenai resolusi penggunaan Amandemen ke-25. Aturan ini memungkinkan wakil presiden dan kabinet untuk mencopot seorang presiden yang tidak mampu memenuhi tugasnya.
Pence dan rekan-rekannya dari Partai Republik menunjukkan sedikit minat untuk menerapkan amandemen tersebut. Hanya saja, Ketua House, Nancy Pelosi, dan Demokrat lainnya telah mencoba untuk meningkatkan tekanan dengan bertindak melawan Trump. Mereka meminta Pence untuk menanggapi dalam 24 jam setelah pengesahan resolusi.
“Sebagai langkah kami selanjutnya, kami akan bergerak maju dengan membawa undang-undang pemakzulan ke persidangan. Ancaman presiden terhadap Amerika sangat mendesak, begitu juga tindakan kami," kata Pelosi dalam sebuah pernyataan.
Anggota parlemen yang menyusun dakwaan pemakzulan mengatakan, House telah mengunci dukungan setidaknya 214 dari 222 anggota Demokrat di majelis itu. Perwakilan Demokrat, Diana DeGette, mengatakan beberapa Partai Republik secara pribadi telah menyatakan dukungan untuk pemakzulan.
"Mereka mengatakan bahwa menurut mereka ini tidak dapat didakwa. Jadi saya pikir jika ini menjadi masalah, saya pikir Anda mungkin akan melihat beberapa suara Partai Republik," ujar DeGette.
Sejauh ini, hanya segelintir anggota parlemen dari Partai Republik yang mengatakan secara terbuka bahwa Trump tidak boleh menjalani sembilan hari sisa masa jabatannya. Sedangkan beberapa Demokrat khawatir persidangan pemakzulan dapat mengikat Senat selama minggu-minggu pertama Biden menjabat, mencegah presiden baru untuk melantik sekretaris Kabinet dan bertindak berdasarkan prioritas seperti bantuan virus Corona.
Biden mengatakan pada Senin bahwa telah berbicara dengan beberapa senator tentang pemakzulan. Para pejabat akan memeriksa dengan anggota Senat tentang kemungkinan persidangan dapat dilakukan pada waktu yang sama dengan urusan lain.
“Dapatkah Anda pergi setengah hari untuk menangani pemakzulan dan setengah hari membuat orang-orang saya dinominasikan dan dikonfirmasi di Senat serta melanjutkan paket (stimulus)? Itu harapan dan harapan saya," kata Biden.