Meski Ditentang, Malaysia Tambah Waktu Undian Lotre Khusus
Peningkatan aktivitas undian dikhawatirkan dapat menyebabkan kecanduan judi.
REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia memutuskan meningkatkan waktu pengundian lotre khusus yang dilakukan oleh perusahaan perjudian di tahun ini. Keputusan ini seakan tidak mengindahkan sikap anti-perjudian dari Parti Islam SeMalaysia (PAS), yang merupakan bagian dari koalisi Perikatan Nasional (PN) yang berkuasa.
Pembatasan yang dipicu oleh pandemi Covid-19 disebut sangat menghambat pergerakan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang didominasipartai Melayu-Muslim, mengatur ulang jumlah pengundian khusus menjadi 22 kali dalam satu tahun.
Angka ini disebut jauh lebih tinggi dari jumlah undian yang diizinkan oleh pemerintah Pakatan Harapan (PH) sebelumnya. Dilansir di The Straits Times, Kamis (7/1), seorang senator dari oposisi Partai Aksi Demokratik (DAP), Liew Chin Tong, mengangkat masalah ini di Senat Malaysia minggu lalu.
Ia mendesak pemerintah mengurangi jumlah pengundian khusus ini guna meminimalkan penyakit sosial yang disebabkan oleh perjudian. Perjudian dilarang dalam Islam.
Tak hanya itu, hasil dari perjudian didefinisikan sebagai pajak dosa, bersama dengan penjualan tembakau dan alkohol. Kontribusi industri perjudian terhadap pajak dosa Malaysia telah meningkat selama beberapa tahun terakhir.
Sekitar 2008 hingga 2012, pemerintah mengumpulkan rata-rata 1,26 miliar ringgit Malaysia per tahun dari industri tersebut. Namun pada 2019, mantan menteri keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, mengungkapkan pajak dosa yang dikumpulkan dari aktivitas perjudian di tahun sebelumnya berjumlah 4,5 miliar ringgit Malaysia.
Pengundian khusus, yang merupakan slot tambahan dari tiga pengundian yang diizinkan secara teratur per minggunya, biasanya melibatkan pemenang yang jauh lebih besar. Pemerintah mengenakan pajak tambahan pada mereka yang membeli tiket untuk undian khusus. Penjualan ini memberikan pendapatan tambahan bagi negara di atas pajak perjudian reguler.
Pengundian khusus pertama kali diperkenalkan selama masa jabatan perdana menteri Tun Mahathir Mohamad pada 1999. Hasil dari pengundian tersebut berkontribusi pada dana khusus guna membantu mereka yang terkena dampak wabah virus Nipah di Malaysia pada 1998.
Selama dua dekade berikutnya, pengundian tetap berjalan dengan total 22 kali dalam satu tahun. Hasil undian lantas dikonsolidasikan dengan pendapatan pemerintah.
Tetapi ketika pemerintah PH, yang juga dipimpin oleh Mahathir, memenangkan kekuasaan federal pada 2018, jumlah pengundian dikurangi menjadi 11 pada 2019. Pengurangan terus dilakukan hingga hanya delapan pengundian yang diizinkan pada 2020.
DAP, yang merupakan anggota PH, secara konsisten menentang pengundian khusus. Mereka khawatir peningkatan aktivitas undian ini dapat menyebabkan kecanduan judi.
Pengundian khusus, yang menyumbang 80 juta ringgit Malaysia dalam pendapatan tambahan untuk pemerintah pada 1999, mencapai 238 juta ringgit Malaysia pada 2017. Selama beberapa tahun terakhir, rata-rata pendapatan menjadi 200 juta ringgit dalam setahun.
Pengungkapan Liew di Senat membuat beberapa pemimpin PAS segera mengajukan keberatan dengan peningkatan undian khusus. Meski demikian, para pemimpin teratas PAS dan pihak lain yang merupakan bagian dari administrasi PN, sejauh ini tetap diam tentang masalah tersebut.
Kepala Informasi PAS, Kamaruzaman Mohamad, mengatakan sikap anti-perjudian partainya tidak berubah. Mereka juga menunjuk ke kebijakan yang berlaku di Kelantan yang dikuasai PAS, di mana pemerintah negara bagian melarang segala bentuk perjudian.
Sementara itu, Senator PAS, Khairil Nizam Khirudin, meminta DAP bekerja sama dengan partai untuk membantu pemberantasan perjudian. "Kami mengundang para pemimpin dari DAP, dan pihak lain di Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional untuk menghilangkan semua aktivitas perjudian di Malaysia sama sekali," kata Khairil, Sabtu (2/1).
Meski demikian, seorang pengamat mencatat PAS telah menunjukkan kesediaannya untuk menempatkan beberapa cita-cita politiknya di belakang, setelah menjadi anggota pemerintah federal PN. Direktur Bower Group Asia, Asrul Hadi Abdullah Sani, mengatakan partai tersebut ingin lebih pragmatis saat berada di pemerintahan.
"Ini bukan pertama kalinya mereka menunjukkan ingin mengutamakan kepentingan PN di atas kepentingannya sendiri," kata Asrul.
Asrul lantas mengatakan partai tersebut mengambil langkah mundur dalam menuntut amandemen undang-undang pengadilan syariah Malaysia, guna memberdayakan pengadilan Islam serta memutuskan pelanggaran pidana tertentu. Padahal, keinginan ini merupakan permintaan kontroversial yang sudah lama dipegang, termasuk salah satu masalah utama yang merusak hubungan kerja antara PAS dan DAP yang dipimpin China pada 2015.
"Saya tidak berpikir ini akan menjadi masalah besar atau isu selama pemilu. Secara teoritis, penarikan undian khusus hanya mempengaruhi komunitas non-Muslim, dan masalah ini tidak akan berdampak signifikan pada pemilih pedesaan Melayu," kata Asrul.