Ada Apa Dibalik Rekonsilasi Qatar dengan Arab Saudi

IHRAM.CO.ID, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain, Salman bin Hamad, adalah pemimpin regional pertama yang tiba di Arab Saudi untuk KTT Dewan Kerjasama Teluk ke-41 pada hari Selasa (5/1).

Peristiwa ini akan berbeda dari beberapa tahun terakhir karena Emir Qatar Sheikh Tamim akan ambil bagian.

Turki menentang Abraham Accords, dan media Qatar dan sekutunya menjalankan narasi yang membingkai kesepakatan perdamaian baru sebagai "otoriter".

Berati apa yang kita lihat bukan hanya tentang raja Teluk, ini adalah bagian dari rangkaian masalah yang jauh lebih kompleks. Ini terjadi beberapa dekade yang lalu dan juga secara khusus kembali sekitar 10 tahun ke Musim Semi Arab.

Ini menandakan perubahan besar di Teluk setelah bertahun-tahun Arab Saudi memimpin UEA, Mesir, dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Doha.

Mengutip Time of Israel, tidak jelas seberapa jauh rekonsiliasi akan berjalan, tetapi ini adalah perubahan penting di wilayah tersebut.

Dan ini  adalah perubahan yang didorong oleh pemerintahan AS Donald Trump, terutama melalui Jared Kushner, yang bolak-balik ke wilayah tersebut untuk mendorong kesepakatan damai dengan Israel dan juga pembicaraan Riyadh-Doha.

Dalam beberapa hal, administrasi Trump membantu memicu jeda di Teluk, atau setidaknya membuat Riyadh merasa bahwa mereka mungkin mendapatkan konsesi dari Qatar, dan sekarang pemerintah dapat membatalkannya juga.

Keterangan foto: Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir, Wakil Perdana Menteri Bahrain Mohammed bin Mubarak Al Khalifa, Wakil Perdana Menteri Oman Fahad bin Mahmood, Emir Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani berpose layaknya untuk foto keluarga.

Masalah berlapis yang mempengaruhi hubungan antara negara-negara Teluk menghubungkan mereka tidak hanya ke kawasan itu, tetapi juga dunia. Dalam beberapa hal, perjuangan antara Riyadh dan Doha terkait dengan masalah yang lebih besar yang berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin dan diskusi Islam global.

Ini mengikatnya ke Ankara, dan Turki mengirim pasukan ke Qatar pada 2017, dan mengikatnya ke Pakistan, Malaysia, dan negara bagian lain. Perselisihan yang lebih luas juga melibatkan Mesir dan Turki, berselisih karena Turki mendukung Ikhwanul Muslimin di sana.

Ada perang proxy di Libya, di mana Turki juga mengirim pasukan. Arab Saudi, Mesir, dan UEA telah mendukung Khalifa Haftar, dan drone dari China telah dikirim untuk membantu Haftar. Turki juga mengirim drone. Di Somalia, Turki membangun pangkalan, jadi UEA berinvestasi di Somaliland.

Di Sudan, Turki berusaha untuk menyewa sebuah pulau, namun sekarang Sudan memiliki pemerintahan baru dan sedang mencari perdamaian dengan Israel.

Kembali pada hari-hari protes pada tahun 2011, GCC yang dipimpin oleh Arab Saudi melakukan intervensi di Bahrain terhadap protes di sana yang tampaknya mengancam monarki.

Ini simbolis. Penggulingan pemerintah di Mesir dan Libya, serta Tunisia dan perang saudara di Suriah, semuanya mengubah perhitungan regional. Ikhwanul Muslimin dilarang di sebagian besar Teluk, kecuali di Qatar, sementara kelompok seperti Hamas dan Hizbullah bersikap dingin.

Tetapi Turki meningkatkan dukungan untuk Hamas dan Qatar terus mendanai Gaza. Pesan dari Riyadh dan Abu Dhabi adalah bahwa mereka menginginkan "stabilitas". Qatar dituduh menyebarkan kekacauan.

Setelah krisis Teluk dimulai, tanggapan Qatar tidak hanya untuk semakin dekat dengan Turki dan Iran, tetapi juga menggunakan media, think tank, kelompok hak asasi manusia, dan lainnya untuk menyebarkan cerita negatif tentang Arab Saudi, Mesir, dan UEA.

Ini adalah kampanye yang jelas, menggunakan metode yang meragukan, seperti menyebarkan rumor yang menargetkan Putra Mahkota Arab Saudi.

Hal ini juga menimbulkan reaksi di Riyadh dan kemungkinan besar menyebabkan terbunuhnya Jamal Khashoggi pada tahun 2018. Hal ini menggambarkan bahwa apa yang dimulai pada tahun 2017 hanya sebagai perang kata-kata dan memotong wilayah udara dan perbatasan, memiliki konsekuensi yang sangat nyata.

Misalnya, Qatar dituduh mendukung semua jenis kelompok, dari rumor tentang pendanaan ilegal untuk drone hingga Houthi di Yaman hingga cerita lainnya. Selain itu, media Qatar dan teman-temannya di Turki dan di tempat lain berusaha menyoroti perang Arab Saudi di Yaman.

Sejumlah besar uang dihabiskan untuk melobi negara-negara Eropa dan Washington. Suara sayap kanan pro-Israel bahkan diundang ke Doha untuk mencoba mendapatkan bantuan dengan pemerintahan Trump dan menjual citra Qatar.

Arab Saudi, yang mengajukan Vision 2030, menjadi tuan rumah G20 dan menjadi tuan rumah KTT lainnya, menjadi sasaran banjir cerita negatif, termasuk klaim bahwa mereka menahan aktivis hak asasi manusia.

--------------

Sekarang perang kata-kata bisa dikurangi. Banjir cerita negatif, beberapa di antaranya sepenuhnya palsu dan yang lainnya hanya bias, bisa mengering. 

Untuk media Teluk, yang bagaimanapun juga partisan, tidak pernah ada pertanyaan bahwa narasi didorong dari atas. Tetapi bagi orang Barat, termasuk beberapa mantan aktivis hak asasi manusia dan jurnalis, yang bekerja untuk satu pihak atau lainnya selama tiga tahun terakhir, mungkin ada pesan di kotak masuk untuk meredam narasi.

Klaim bahwa Arab Saudi adalah "otoriter" dan bukan Turki atau Qatar, atau kelompok yang semata-mata mengkritik UEA, Mesir, dan Arab Saudi, atau semata-mata ditujukan untuk mengecam Qatar, kemungkinan akan menemukan bahwa ada sedikit minat untuk mendorong narasi yang memecah belah ini.

Suara-suara mantan pejabat “intelijen” yang tampil selama beberapa tahun terakhir untuk menulis artikel tentang satu sisi atau sisi lain, mungkin juga tiba-tiba kembali ke dalam bayang-bayang, pekerjaan mereka telah selesai.

Lembaga think tank yang diminta menjadi tuan rumah konferensi yang menentang satu monarki atau lainnya, suara-suara yang disulap untuk mengecam Mesir atau Qatar berdasarkan beberapa cerita cabul, mungkin akan berhenti.

Semua ini menyebabkan pertanyaan tentang apakah perubahan dalam narasi dan hubungan baru akan membawa perubahan di lapangan.

Akankah konflik dari Yaman ke Libya akan berkurang? Akankah petualangan militeristik Turki melambat?

Turki juga telah membicarakan rekonsiliasi. Apa pengaruhnya terhadap Iran, yang terus mencoba membajak Irak, Yaman, Suriah dan Lebanon?

Akankah Iran menemukan bahwa mereka tidak dapat memangsa perpecahan di Teluk dengan mudah?

Apa artinya bagi pemerintahan Biden yang akan datang dan kecenderungannya untuk lebih keras di Mesir dan Arab Saudi? Apa artinya bagi Abraham Accords, apakah negara-negara lain akan bergabung dalam kesepakatan damai, atau akankah fokus baru pada harmoni Teluk mengarah ke bahu yang lebih dingin bagi Israel.

Apa yang akan terjadi dengan rekonsiliasi Hamas dengan Otoritas Palestina, yang tampaknya diinginkan oleh banyak negara, tetapi Israel mana yang mungkin kurang antusias?

Akankah rekonsiliasi mengarah ke era baru atau akankah ada kemunduran? Apa artinya bagi penjualan militer asing AS, apakah F-35 untuk UEA atau pembelian besar-besaran lainnya di wilayah tersebut?

Mungkin masih ada pertanyaan, tetapi yang jelas adalah bahwa setidaknya beberapa narasi yang kami dengar selama setahun terakhir kemungkinan besar akan berubah.

Karikatur yang kami dengar selama setahun terakhir di mana Arab Saudi, yang pernah digembar-gemborkan untuk Haji dan Visi 2030 dan peluang pariwisata baru, tiba-tiba mendapat kritik, atau cerita tentang peran Qatar di seluruh wilayah, mungkin berubah.

Untuk orang Barat yang mencari nafkah dengan menjual "Qatar itu buruk" atau "Arab Saudi itu buruk", pesannya sekarang mungkin "Qatar baik-baik saja, Saudi baik-baik saja," cerita yang kurang menarik.

Bagi mereka yang didukung di Tripoli, Tunisia, Libya, Somalia, dan di tempat lain oleh satu pihak atau pihak lain, mungkin ada pertanyaan tentang apakah ini dapat menyembuhkan beberapa luka lokal atau apakah konflik proksi akan berlanjut. Pertanyaannya adalah apakah dorongan untuk stabilitas di kawasan, visi utama Abu Dhabi, akan diperkuat oleh ini.

Akankah stabilitas meningkat di tempat-tempat seperti Irak atau wilayah lain. Sepuluh tahun setelah Musim Semi Arab, era baru akan datang, dengan kesepakatan damai dan pemerintahan baru AS dan rekonsiliasi di Teluk.

Atau bisa jadi tenang sebelum badai ketika Iran, Hizbullah, dan teman-teman mereka berusaha memanfaatkan dan bergerak maju dengan ketidakstabilan yang telah mereka sebarkan di tempat-tempat seperti Irak.