2021, Kemenhub Maksimalkan Anggaran Rp 45 Triliun
Arah penyusunan RKAP 2021 mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pada 2021 akan memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pagu anggaran yang ditetapkan untuk Kemenhub pada 2021 mencapai Rp 45,66 triliun.
“Kombinasi pendanaan dari modal syariah, SBSN, KPBU, dan lainnya jadi lengkap selain rupiah murni kita juga mendapatkan dana lain, pinjaman lain baik langsung maupun tidak langsung,” kata Budi dalam konferensi video, Rabu (23/12).
Budi menjelaskan, arah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada 2021 dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Dia mengatakan, alokasi terbesar menurut jenis belanja yakni modal infrastruktur yaitu Rp 23,66 triliun. Angka tersebut merupakan 51,83 persen dari pagu anggaran yang disediakan.
Sedangkan alokasi menurut sumber pendanaan berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 5,66 triliun. Lalu dari pinjaman dan atau hibah luar negeri sebesar Rp 801,11 miliar, dan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha pada 2021 sebesar Rp 246,74 miliar untuk pembangunan dan pengoperasian Kereta Api (KA) Makassar-Parepare.
Budi memastikan, Kemenhub tetap berkomitmen dalam melaksanakan dan melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Dia menegaskan hal tersebut tetap akan dilakukan meski Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.
Dia menjelaskan, pada tahun ini sejumlah proyek infrastruktur transportasi telah berhasil diselesaikan dan serapan anggaran 2020 diproyeksikan mencapai 95 persen. Sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi yang telah selesai dikerjakan yakni Pelabuhan Patimban (tahap 1 Fase 1), pembangunan Runway 3 dan East Cross Taxiway Bandara Soetta, reaktivasi jalur KA Cianjur-Ciranjang-Cipatat, Jalur Ganda KA Lintas Selatan Cirebon-Mojokerto; Pelabuhan patimban (Tahap 1 Fase 1), Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, dermaga dan terminal penumpang Pelabuhan Gili Mas-Lombok, dan kapal-kapal perintis.
Budi mengatakan terdapat sejumlah pembangunan yang masih dikerjakan pada 2020 dan akan dilanjutkan hingga selesai pad 2021. Proyek pembangunan tersebut yaitu Terminal Tipe A Tirtonadi, Solo-Jawa Tengah, Terminal Tipe A Amplas-Medan, Pelabuhan Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan-Bali. LRT Jabodebek, tujuh Bandara di Buntukunik, Muara Teweh, Bintan, Kepulauan Siau, Alor, Sintang, Halmahera Utara, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Jalur Dwi Ganda KA Manggarai-Cikarang, KA Cepat Jakarta-Bandung, Bandara Ngloram, Bandara Dewandaru, Karimun Jawa, dan lainnya.
Budi memastikan pada 2021, juga akan terus melanjutkan subsidi. “Kemenhub tetap memfasilitasi angkutan subsidi perintis di semua moda dan turut mendukung 10 kawasan destinasi pariwisata yang memiliki andil dalam Pemulihan Ekonomi Nasional,” jelas Budi.
Dia menambahkan, Kemenhub juga mengalokasikan subsidi biaya kalibrasi Penerbangan, subsidi pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau passenger service charge (PSC), dan subsidi Rute Pelayanan Angkutan Umum untuk KSPN sebesar Rp 443 miliar 2020. Subsidi tersebut akan dilanjutkan dengan dana sebesar Rp 1,48 triliun pada 2021.
“Selain itu, telah dilaksanakan program padat karya yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan menyerap sebanyak lebih dari 23 ribu lebih tenaga kerja,” ujar Menhub.