Evaluasi Haji, DPR Nilai Diplomasi Pemerintah Indonesia Masih Lemah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI menilai kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yaitu lemahnya diplomasi pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan hal ini dapat terlihat dari penempatan tenda di arafah yang kualitasnya masih rendah dibanding negara lain.

"Lalu 21 ribu jamaah ditempatkan di mina jadid. Ini kan urusannya dengan pemerintah Saudi. Jadi yang berkenanan dengan diplomasi. Kalau yahg sifatnya tidak diplomasi pemerintah sudah meenyediakan sarana dengan baik. Misalnya pemondokan, transportasi dan katering," ujar Saleh kepada Republika, Ahad (25/10).

Ia menjelaskan, lemahnya diplomasi pemerintah Indonesia juga terlihat dari penanganan korban crane dan insiden Mina. Negara lain seperti Irak dapat memulangkan jenazah korban Mina ke negara asalnya. Sedangkan Indonesia tidak melakukannya.

Untuk itu dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan pemerintah harus lebih meningkatkan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi sehingga jamaah dapat memeproleh pelayanan yang maksimal.

menurutnya, proses keberhasilan penyelenggraan ibadah haji dapat dilihat dari tiga aspek yakni pemerintah Indoneisa, Pemerintah Arab Saudi dan jamaah Haji.