REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, pemerintah seharusnya melihat dulu kemampuan dalam negeri jika ingin melakukan pembatasan kuota daging sapi impor. Menurut Mahyudin, pembatasan seharusnya dibarengi dengan peningkatan produktifitas daging sapi dalam negeri. Dengan begitu, lanjutnya, kelangkaan dan mahalnya harga daging sapi yang berujung pada mogoknya pedagang daging seperti saat ini tidak perlu terjadi.

"Itu (peningkatan produktifitas daging sapi dalam negeri) harus dilakukan jika kita ingin melakukan pengurangan daging sapi impor tapi tidak menimbulkan kelangkaan. Agar tidak mengganggu distribusi dan harga daging itu sendiri," kata Mahyudin kepada Republika, Senin (10/8).

Menurut Mahyudin, menteri terkait, yakni Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian seharusnya melakukan sinkronisasi sebelum mengambil sebuah kebijakan. Jangan sampai, lanjutnya, semangat ingin membatasi daging impor tidak diikuti dengan kemampuan Indonesia sendiri.

"Ini memang harus lintas departemen, lintas kementerian. Menteri-menteri harus bisa duduk satu meja. Jangan kedepankan egoisme sektoral. Di situlah pentingnya duduk bersama," ujar politikus Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan melakukan pembatasan impor sapi berdasarkan kebutuhan dan mempertimbangkan pasokan dalam negeri. Pasokan daging dianggap cukup untuk beberapa bulan ke depan.

Indonesia pun hanya mengimpor sapi Australia sekitar 50 ribu ekor pada Juli hingga September mendatang, dari sebelumnya di kisaran 250 ribu ekor per triwulan pada kuartal pertama dan kedua. Pembatasan kuota impor ini berimbas pada berkurangnya stok dan membuat para pedagang daging menjerit.