Jumat 20 Aug 2021 17:59 WIB

Beasiswa Pendidikan Selamatkan Masa Depan SDM Indonesia

Sejumlah pihak berlomba-lomba memberikan beasiswa untuk menyelamatkan SDM Indonesia.

Sejumlah pihak memberikan beasiswa pendidikan kepada pelajar yang terdampak pandemi Covid-19. Foto: Siswa-siswi Sekolah Dasar mengikuti pelajaran di sekolahnya. (ilustrasi)
Foto:

Sandiaga menceritakan sejumlah pelajar dan mahasiswa yang terhambat pendidikannya lantaran permasalahan ekonomi, salah satunya Aurora. Cita-cita Aurora sebagai dokter, kata Sandi, harus terhenti karena masalah biaya.

"Adinda Aurora dari Pontianak yang harus mengubah cita-citanya menjadi dokter karena tidak memiliki biaya. Berkat beasiswa dari Kahmipreneur ini, alhamdulillah semangat lagi adik Aurora kita dan tetap sekarang ingin melanjutkan studinya untuk menjadi dokter," ucap Sandiaga.

Pemberian beasiswa bekerja sama dengan Kahmipreneur tersebut dilakukan secara virtual dan diikuti para pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah. Pemberian beasiswa telah digelar sejak tahun lalu dan kali ini merupakan gelombang ketiga. Total kuota beasiswa yang diberikan yaitu sebanyak 1.000 pelajar yang sudah diseleksi dari 34 provinsi yang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa dan anak yatim karena terdampak pandemi COVID-19, dengan sasaran utamanya anak dari pedagang kecil.

Beasiswa pendidikan untuk anak-anak akibat dari pandemi Covid-19 dinilai juga termasuk dalam perlindungan sosial dari pemerintah. Pengamat kebijakan publik Yanuar Nugroho mengatakan, penambahan alokasi anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2022 merupakan langkah tegas pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ekonomi bawah, terutama kondisi pandemi yang diperkirakan masih akan berlangsung tahun depan.

"Dilihat dari perspektif kebijakan publik maupun ekonomi politik, ini cukup bold. Beliau cukup jelas mengatakan pemerintah berpihak pada mereka yang selama ini miskin dan menderita ketidakadilan dengan bansos (bantuan sosial)," ujar Penasihat Senior, Centre for Innovation Policy & Governance (CIPG) Jakarta itu, Senin (16/8).

Menurut mantan deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI 2015-2019 itu, langkah tersebut merupakan keputusan yang benar, meskipun akan berimplikasi pengurangan di sektor lain dari anggaran negara. Presiden Joko Widodo menurut Yanuar telah memberi garis kebijakan yang benar dengan menomorsatukan jaring pengamanan sosial (social safety net).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement