Monday, 12 Rabiul Awwal 1443 / 18 October 2021

Monday, 12 Rabiul Awwal 1443 / 18 October 2021

Hamas Bersumpah untuk Lanjutkan Perlawanan Bersenjata

Senin 14 Jun 2021 17:44 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Christiyaningsih

PM Israel yang baru Naftali Bennett (kiri) dan mantan PM Israel selama 12 tahun Benjamin Netanyahu.

PM Israel yang baru Naftali Bennett (kiri) dan mantan PM Israel selama 12 tahun Benjamin Netanyahu.

Foto: EPA-EFE/ABIR SULTAN / POOL
Hamas mengatakan pemerintahan baru Israel tidak akan membawa perubahan.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA --  Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, mengatakan pemerintahan baru Israel tidak akan membawa perubahan. Menurutnya, proses pemilihan Israel yang diulang berkali-kali menunjukkan bukti kedalaman krisis politik yang dialami entitas Zionis.

"Pemerintahan baru tidak akan mengubah sifat hubungan kita dengannya sebagai entitas permukiman pendudukan yang harus dilawan dan hak-hak kita diambil darinya dengan segala cara dan bentuk perlawanan, termasuk perlawanan bersenjata," ujar Barhoum dilansir Jerusalem Post, Senin (14/6).

Naftali Bennet resmi menggantikan Benjamin Netanyahu yang harus mundur dari jabatan sebagai perdana menteri Israel selama 12 tahun. Bennett yang merupakan pemimpin Partai Yamina akan menjadi pemimpin pemerintahan baru Israel hingga September 2023. Setelah itu, Bennet akan menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin Yesh Atid, Yair Lapid, untuk dua tahun sisa masa jabatan perdana menteri.

Netanyahu yang merupakan perdana menteri terlama dalam sejarah Israel akan tetap menjadi pemimpin Partai Likud dan oposisi. Otoritas Palestina (PA) mengatakan, pemerintahan baru Israel tidak akan membawa banyak perubahan. Kementerian Luar Negeri PA mengatakan bahwa Palestina tidak mengharapkan perubahan dalam kebijakan Israel.

"Kami memperkirakan kebijakan Netanyahu tidak akan berubah dan bahkan bisa lebih buruk," kata Kementerian Luar Negeri PA.

Menurut PA, Palestina akan menilai pemerintahan baru bukan atas dasar prinsip bersama atau menentang Netanyahu. Namun, pada posisi mereka terhadap Palestina, terutama pembentukan negara Palestina, permukiman, dan pencaplokan sebagian Tepi Barat, serta solusi dua negara.

Palestina juga akan menilai pemerintah baru berdasarkan sikapnya terhadap isu-isu mendesak, seperti pawai bendera yang direncanakan oleh kelompok sayap kanan Yahudi di Yerusalem, pekan ini. Selain itu, isu mendesak lainnya adalah evakuasi pos pemukim di dekat Nablus, kunjungan orang Yahudi ke Masjid al Aqsa, kompleks di Temple Mount, dan ancaman untuk mengusir keluarga Arab dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah dan Silwan.

Baca Juga

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA