REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan, ketaatan penerapan protokol kesehatan dalam pengambilan suara pada Pilkada 2020 sudah di atas 90 persen. Dengan data sementara itu, dia menyatakan, penyelenggaraan Pilkada tidak ada kaitan dengan besarnya jumlah orang terinfeksi Covid-19.

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, persentase kepatuhan angka penggunaan masker saat pelaksanaan Pilkada 2020 mencapai angka 96,59 persen. Sementara kepatuhan dalam menjaga jarak mencapai angka 91,46 persen.

"Jadi tidak ada kaitan sebenarnya antara besarnya terinfeksi Covid-19 dengan penyelenggaraan Pilkada seperti data yang sudah kita lihat tadi," ungkap Mahfud dalam konferensi pers yang digelar bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara daring, Rabu (9/12).

Menurut Mahfud, tren perkembangan jumlah terinfeksi Covid-19 di daerah yang melakukan Pilkada dengan yang tidak melakukan Pilkada tidak jauh berbeda. Di beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada, kata dia, memang terjadi peningkatan jumlah terinfeksi Covid-19, namun hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada

"Bahkan di beberapa daerah yang tidak ada Pilkada itu justru serangan Covid-19 juga besar. Memang, di daerah-daerah yang ada Pilkada perkembangan terinfeksi ada yang besar juga," kata dia.

Padahal, menurut Mahfud, beberapa waktu lalu ketika pemerintah memutukan untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020 terdapat sejumlah pihak yang menyatakan kekhawatiran secara serius. Sebagian masyarakat, terutama para pemerihati masalah sosial, kesehatan, dan politik, menganggap Pilkada dapat menimbulkan kluster baru yang membahayakan.

"Berdasar hasil olahan informasi ke pusat pengendalian Covid-19 di BNPB itu ternyata tidak ada bedanya tren perkembangan covid ini antara daerah yang melakukan Pilkada dan non Pilkada," kata dia.

Meski begitu, Mahfud mengingatkan Pilkada serentak ini masih akan terus berlangsung hingga ada keputusan akhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah itu pun masih ada pelantikan yang dilakukan oleh pemerintah kepada para kepala daerah terpilih. Untuk itu, kewaspadaan yang sudah dilakukan sejauh ini ia minta untuk terus dilakukan dan ditingkatkan.

"Oleh sebab itu tadi yang saya lihat rata-rata sudah di atas 92 persen ketaatan terhadap protokol Covid-19 yang disampaikan oleh BNPB tadi saya kira itu supaya dipertahankan kalau perlu terus ditingkatkan," terang dia.

Mahfud tak ingin, apa yang ia nilai sudah berjalan dengan baik sejauh ini, yang dapat menjadi bukti kepada pihak-pihak yang meragukan keputusan pemerintah, menurun di akhir pelaksanaan Pilkada. Dia berharap pelaksanaan protokol kesehatan yang baik terus dilakukan hingga semua tahapan Pilkada berakhir.

"Kita sudah buktikan bahwa ini biasa-biasa saja. Jangan sampai di ujung ini yang sudah terakhir (kewaspadaan menurun), yang sudah melalui tahap-tahap akhir supaya dijaga terus sampai beberapa hari ke depan sampai penetapan hasil oleh KPU," terang dia.