REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Aziz mengaku Pilkada 2020 masih bisa ditunda jika kondisi pandemi Covid-19 makin memburuk. Ada tiga opsi yang bisa dilakukan terkait pilkada terhadap perkembangan situasi kasus Covid-19.

"Kalau misalnya kondisinya semakin memburuk dimungkinkan tidak penundaan secara legal? Secara legal memungkinkan," tutur Viryan dalam diskusi daring, Kamis (8/10).

Viryan menyebutkan, tiga kemungkinan yang dapat dilakukan, yakni pilkada terus berjalan sepenuhnya, sebagian ditunda, atau ditunda menyeluruh. Jika ada opsi penundaan pilkada secara lokal per daerah, maka bergantung kondisi masing-masing daerah yang menggelar pilkada.

"Sangat mungkin kalaupun ada opsi penundaan yang kemudian dilihat secara detail itu sangat tergantung kondisi daerahnya," kata Viryan.

Menurut dia, KPU sangat memahami tuntutan penundaan dari berbagai sejumlah pihak. Desakan penundaan memang untuk kebaikan seluruh masyarakat karena pilkada digelar dalam kondisi pandemi Covid 19.

Namun, ia menegaskan, kunci keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2020 saat ini ialah kepatuhan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Setiap pihak, mulai dari penyelenggara, pasangan calon, partai politik, tim sukses, pemilih, dan masyarakat luas, harus mentaati ketentuan protokol kesehatan yang berlaku.

Menurut Viryan, KPU menghadapi tantangan besar untuk terus menyosialisasikan penyesuaian protokol kesehatan dalam kegiatan pilkada. Termasuk mengubah pola hidup masyarakat agar konsisten menjalankan protokol kesehatan.

Ia menambahkan, ketika dirinya melakukan perjalanan dinas ke daerah untuk mengecek kesiapan pilkada, ada pihak yang menyebut wilayah mereka zona hijau. Selain itu, mereka mengatakan tidak ada masalah di daerahnya dan tidak perlu mengenakan masker. Ia mengaku masih ada warga yang berseloroh soal penggunaan masker.

"'Pak enggak usah pakai masker di sini enggak apa-apa'. Omongan-omongan seperti itu terjadi di masyarakat dan ini kan perlu edukasi," tegas Viryan.