REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendorong KPU daerah melaksanakan simulasi pemungutan suara dengan penyesuaian protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Simulasi diharapkan dapat memberikan keyakinan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19.
"Mulai Oktober ini kita akan dorong daerah mulai banyak melakukan simulasi," ujar Komisioner KPU RI, Viryan Aziz dalam diskusi daring, Kamis (8/10).
Ia berpandangan, banyak pihak yang belum mengetahui, pemungutan suara pada 9 Desember nanti terdapat sejumlah penyesuaian teknis, termasuk perubahan regulasi. KPU juga sedang menyiapkan perubahan dalam aspek logistik.
Ia menyebutkan, KPU akan menggelar simulasi pencoblosan keempat di Magelang pada Sabtu (10/10). Berdasarkan simulasi ketiga di daerah yang berbeda sebelumnya, muncul pembahasan mengenai kebiasaan masyarakat yang menunggu di sekitar tempat pemungutan suara (TPS).
Maka, beberapa penyesuaian akan diterapkan untuk mengantisipasi kebiasaan tersebut karena situasi pandemi tidak memungkinkan masyarakat berkerumun. KPU akan merancang pengaturan agar masyarakat yang tetap menjaga jarak fisik.
KPU sedang memikirkan pengaturan kehadiran pemilih dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu, lanjut dia, KPU akan membuat pembatas berlapis sebagai aspek teknis guna mencegah penularan Covid-19. "Pengaturan kehadiran, kita buat exit poll. Bagaimana masyarakat kalau diatur kedatangan jam sekian-sekian seterusnya," kata Viryan.
Menurut Viryan, pilihan untuk melanjutkan tahapan pilkada bukan pilihan mudah. Untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19, diperlukan kesadaran semua pihak agar mentaati protokol kesehatan secara ketat.
"Yang kami bisa lakukan membuat adaptasi teknis yang memang bisa meyakinkan kami, dan kami uji melalui beberapa aktivitas dan baik untuk masyarakat. Upaya itu terus kami lakukan," ucap dia.
