Sunday, 27 Ramadhan 1442 / 09 May 2021

Sunday, 27 Ramadhan 1442 / 09 May 2021

Presiden PKS Desak Jokowi Cabut UU Cipta Kerja

Rabu 07 Oct 2020 08:21 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andi Nur Aminah

Presiden PKS Ahmad Syaikhu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu

Foto: Republika/Muhammad Riza Wahyu Pratama
PKS desak agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu dan mencabut UU Cipta Kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta Presiden Joko Widodo  menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu dan mencabut Undang-undang Cipta Kerja. Permintaan itu disampaikan Syaikhu setelah melihat aksi demonstrasi buruh dan masyarakat sipil yang menolak UU Ciptaker.

"Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan Perppu. Cabut UU Ciptaker. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya," kata Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10).

Syaikhu mengaku memahami alasan buruh mengkritisi dan menolak UU tersebut. Hal tersebut lantaran kandungan UU Ciptaker baik secara materil dan formil dinilai banyak cacat dan merugikan masyarakat. 

Baca Juga

"Aksi buruh dan  koalisi masyarakat sipil sangat bisa dipahami. UU Ciptaker berdampak buruk bukan hanya kepada buruh dan pekerja, tetapi juga berdampak buruk ke sektor lingkungan hidup dan kedaulatan ekonomi kita," ujar  Syaikhu.

Syaikhu menambahkan, UU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang tidak adil bagi nasib pekerja/buruh Indonesia dan lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan investor. Menurutnya hal itu terlihat di dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan pengusaha-pekerja, upah dan pesangon.

Syaikhu juga memandang, UU Ciptaker ini bukan hanya cacat secara materi atau substansi tetapi juga cacat secara formil atau prosesnya. "UU ini lahir dari proses yang tidak demokratis dan tidak transparan. Sangat besar peluang terjadinya penyelewengan," ungkapnya. "Kami tegas menolak dari awal hingga saat pengesahan," Imbuhnya.

Anggota Komisi V DPR itu berharap, pemerintah bisa mengakomodir aspirasi buruh dan koalisi sipil masyarakat."Presiden bisa keluarkan Perppu jika memang benar benar peduli dengan nasib pekerja dan kedaulatan ekonomi," tegas Syaikhu.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA