REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Buruh mengancam akan mengorganisir 5 juta pekerja di seluruh Indonesia untuk mogok kerja apabila Pemerintah dan DPR tetap melanjutkan revisi UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Di...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Buruh dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/3/2022). Dalam aksinya mereka menolak penundaan Pemilu 2024, menuntut pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak selamanya sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi selalu menerima dan menghormati setiap putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak penetapan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi usul inisiatif DPR. Sebab,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati 15 poin yang akan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Dalam poin sembilan, ada perubahan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengesampingkan hak-hak para buruh. Ia mengatakan, Partai Buruh akan mengkampanyekan agar masyarakat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) adalah alat untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, pemerintah dan DPR menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan buruh se-Jabodetabek yang tergabung dalam berbagai elemen siap menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law di depan kompleks Gedung MPR/DPR/DPRD RI,...

Sejak awal, RUU Cipta Kerja Omnibus memang bermasalah, sehingga menjadi perdebatan publik yang panas dengan berbagai bentuk penolakan . Namun RUU tersebut tetap berjalan terus hingga pada akhirnya RUU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai belum berpihak kepada buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pemerintah diminta segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) untuk mencabut UU No 11 tahun...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan dimulai pada 2022. "Produk-produk regulasi mulai dari peraturan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya tersebut mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi BUMN...