Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

INDEX BERITA

Ini Kerugian Konstitusional Buruh Akibat UU Cipta Kerja

Monday, 19 Apr 2021 14:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemohon pengujian formal dan materiel Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melalui kuasa hukumnya Harris Manalu menyampaikan...

Jokowi Pamer UU Cipta Kerja di Depan Angela Merkel

Tuesday, 13 Apr 2021 08:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan keberhasilannya dalam mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di hadapan Kanselir Jerman Angela Merkel. Kedua pemimpin negara memang berada dalam satu forum yang...

UNS Anggap Omnibus Law Hapus Tumpang Tindih Pusat dan Daerah

Tuesday, 30 Mar 2021 20:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan pemerintah yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada saat pandemi Covid-19 mendapat apresiasi dari akademisi. Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof...

Ini Lima Peraturan Kominfo Turunan dari UU Cipta Kerja

Monday, 29 Mar 2021 15:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini tengah merancang lima peraturan menteri Kominfo terkait aturan pelaksana turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja....

Susun Turunan UU Cipta Kerja, Kominfo Harapkan Masukan Warga

Monday, 29 Mar 2021 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengharapkan masukan masyarakat terhadap rancangan peraturan menteri (RPM) Kominfo yang terkait aturan pelaksana turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta...

KLHK Formulasikan Aturan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Wednesday, 10 Mar 2021 11:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak diundangkannya PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, upaya intensif telah dilakukan KLHK untuk memformulasikan pengaturan pengelolaan Perhutanan Sosial khususnya untuk Pulau Jawa melalui pertemuan...

Kartu Prakerja dan UU Ciptaker Dinilai Saling Melengkapi

Friday, 26 Feb 2021 18:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan kartu prakerja saling melengkapi.  "Itu yang dilakukan dengan Undang-undang...

Ini Respons KSPI Soal Aturan Turunan UU Cipta Kerja 

Thursday, 25 Feb 2021 15:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sikap pemerintah tersebut disayangkan KSPI. 

Presiden...

Sistem OSS Berbasis akan Diimplementasikan pada Juli

Thursday, 25 Feb 2021 09:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang telah diundangkan pada 2...

PP 34 Ciptaker, TKA Dilarang Bekerja di Bagian Personalia

Monday, 22 Feb 2021 16:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan turunan dari Undang Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan Ppesiden (perpres)....

PP 35 Turunan UU Cipta Kerja Segera Diimplementasikan

Monday, 22 Feb 2021 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah secara resmi menerbitkan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2021 tentang Ketenagakerjaa. Sebagian...

Yasonna: Tak Perlu Akta Notaris Dirikan PT

Monday, 22 Feb 2021 15:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini bisa mendirikan perseroan terbatas (PT) tanpa memerlukan akta notaris. Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan guna memberikan...

KSBSI Bakal Soroti 4 Hal dalam Aturan Turunan UU Ciptaker

Monday, 22 Feb 2021 13:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban belum bisa merespons banyak terkait diterbitkannya 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai...

Gekanas: Aturan Turunan tak Lebih Baik dari UU Ciptaker

Monday, 22 Feb 2021 12:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas)...

Aturan Baru Skema Perhitungan Upah per Jam untuk Pekerja

Sunday, 21 Feb 2021 15:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ini sekaligus mencabut PP nomor...

49 Aturan Turunan UU Ciptaker Dorong Pemulihan Ekonomi

Sunday, 21 Feb 2021 15:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Kepala Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara Eddy...

IPB University Temukan 12 Potensi Resiko pada UU Cipta Kerja

Friday, 19 Feb 2021 03:34 WIB

IHRAM.CO.ID,BOGOR -- IPB University menemukan adanya 12 potensi resiko yang bisa muncul pada implementasi Undang Undang Cipta Kerja (UU CK) bagi lingkungan, petani, nelayan kecil, dan masyarakat...

Menaker Klaim Buruh dan Pengusaha Terlibat RPP UU Ciptaker

Monday, 01 Feb 2021 22:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengklaim pihak buruh dan pengusaha sudah terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan dalam turunan Undang Undang (UU) Cipta Kerja....

Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja, Angin Segar Bagi UMKM

Monday, 01 Feb 2021 10:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Meski Sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, Undang – undang  Omnibuslaw atau Cipta Kerja (UU CK) khususnya klaster perpajakan  dinilai memberikan angin segar, meringankan beban  sektor usaha...

Pemerintah Kebut Penyelesaian Aturan Turunan UU Ciptaker

Sunday, 31 Jan 2021 18:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengebut penyelesaian 54 aturan turunan UU Cipta Kerja yang terdiri atas 49 peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres) untuk mendorong penyediaan lapangan kerja...

PP UU Cipta Kerja Buka Lapangan Kerja Hingga Usaha

Sunday, 31 Jan 2021 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaan (PP) UU Cipta Kerja, dengan telah melakukan pembahasan bersama para pemangku kepentingan dan mempertimbangkan semua aspirasi dan masukan dari masyarakat...

Demo Omnibus Law di Palembang, 5 Mahasiswa Divonis 10 Bulan

Thursday, 28 Jan 2021 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan vonis 10 bulan percobaan kepada lima orang mahasiswa peserta unjuk rasa UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Palembang,...

Legislator Nilai Pemerintah Tak Obral Izin Pengolahan Lahan

Thursday, 28 Jan 2021 03:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo menilai pemerintah telah mempermudah penerbitan perizinan usaha. Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan guna mempermudah investasi dan memotong birokrasi yang...

Pemerintah Buka 1.700 Bidang Usaha untuk Investasi

Wednesday, 27 Jan 2021 14:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah akan membuka lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk investasi tanpa persyaratan. Sumber investasinya bisa berasal dari domestik, asing...

Aturan Pelaksana UU Ciptaker Ditambah Jadi 52 Regulasi

Tuesday, 26 Jan 2021 12:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah menambah delapan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Penambahan ini dikarenakan...

BKPM Siapkan Aplikasi OSS Versi Baru

Monday, 25 Jan 2021 17:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU Cipta Kerja akan disahkan pada Februari 2021. Ia menambahkan, BKPM pun...

Kemenaker Sudah Selesaikan 3 RPP Turunan UU Ciptaker

Monday, 11 Jan 2021 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah menyelesaikan tiga rancangan peraturan pemerintah (RPP) ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. "Sekarang prosesnya, kami sedang...

HIPMI Bocorkan Kunci Sukses Terserapnya Bonus Demografi

Thursday, 07 Jan 2021 12:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) membocorkan kunci sukses terserapnya bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia. Ketua Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H Maming...

Guru Besar IPB: Reformasi Benang Kusut Regulasi Perizinan

Wednesday, 06 Jan 2021 17:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi IPB University Prof Budi Mulyanto mengatakan, kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjawab persoalan karut marutnya regulasi perizinan berusaha di Indonesia....

Kemenkop Pastikan UU Ciptaker Beri Kemudahan Bagi KUMKM

Monday, 04 Jan 2021 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mendorong peningkatan investasi. Maka, akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dengan...

Akademisi: UU Cipta Kerja Beri Harapan Pemulihan Ekonomi

Saturday, 02 Jan 2021 23:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dhaniswara K Harjono menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan harapan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19. "Di tengah...

Akademisi Ini Optimistis Ekonomi Nasional Pulih di 2021

Saturday, 02 Jan 2021 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) diyakini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi di Tanah Air melalui reformasi regulasi dan kemudahan berusaha. Kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan...

Kemenkop Dorong Transformasi Usaha Informal ke Formal

Thursday, 31 Dec 2020 23:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menargetkan program guna mendorong transformasi usaha informal ke formal. Usaha mikro informal ini ditunjukkan dengan ciri, yakni modal kecil,...

Pengamat: Kepercayaan Investor Asing Membaik

Thursday, 31 Dec 2020 11:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai membawa berkah tersendiri karena dengan payung Omnibus Law Cipta Kerja, para investor asing lebih...

Alih Teknologi akan Tingkatkan Skill dan Kompetensi Pekerja

Wednesday, 30 Dec 2020 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA Faozan Amar mengatakan, aturan turunan dalam UU Cipta Kerja harus diatur secara jelas dan rinci. Khususnya menyangkut investor yang menghadirkan...

Menjaga RPP UU Ciptaker, Kawal Menguatnya Ekonomi Rakyat

Tuesday, 29 Dec 2020 17:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dewi Hutabarat, Pengurus Kadin Indonesia Bidang UMKM Koperasi, Pegiat Perkoperasian dan Pengusaha Mikro

Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang disahkan di tengah pandemi, krisis...

Omnibus Law Ciptaker Wajibkan Investor Asing Alih Teknologi

Tuesday, 29 Dec 2020 09:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mewajibkan investor asing melakukan...

KSPI: Pandemi Masih Berdampak di Ketenagakerjaan pada 2021

Monday, 28 Dec 2020 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melihat pandemi COVID-19 masih akan memberikan dampak besar terhadap buruh. Secara umum, dampak itu dalam bentuk pengurangan jam kerja atau pemutusan hubungan...

'Aturan Pesangon UU Ciptaker Untungkan Pekerja-Pengusaha'

Saturday, 26 Dec 2020 13:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi UIN Walisongo Semarang M Harun menilai aturan pesangon dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menguntungkan pekerja maupun pengusaha. "Perbandingan UU Ketenagakerjaan...

Pengamat: UU Ciptaker Antar Indonesia Kuasai Asia Tenggara

Wednesday, 23 Dec 2020 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi berharap agar implementasi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dapat terlaksana dengan baik....

Bappenas: Investasi Indonesia Tumbuh 6,4 Persen pada 2021

Tuesday, 22 Dec 2020 17:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Investasi di Indonesia diperkirakan akan pulih pada 2021. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas optimistis investasi Indonesia pada tahun depan akan mengalami pemulihan dengan pertumbuhan investasi sebesar 6,4...

Ketahanan Ekonomi Kunci Indonesia Keluar dari Resesi

Tuesday, 22 Dec 2020 14:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu Pengurus Perhimpuna Advokat Indonesia (Peradi) Kota Surabaya Sukma Sahadewa menilai, ketahanan ekonomi nasional menjadi kunci yang ampuh untuk membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi...

Gaduh Politik, MUI DKI Jakarta: Jangan Lupakan UU Ciptaker 

Thursday, 17 Dec 2020 21:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta mengingatkan umat Islam untuk tetap memantau perkembangan penyusunan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dinamika yang terjadi...

Sidang Uji Materi UU No 11 2020 tentang Cipta Kerja

Thursday, 17 Dec 2020 05:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiel Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Rabu (16/12). Sidang...

MK Terima Perbaikan Permohonan Soal Omnibus Law

Wednesday, 16 Dec 2020 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dkk dalam gugatan omnibus law UU Cipta Kerja. Dalam permohonan perbaikannya, para pemohon...

Pasal UU Ciptaker yang Digugat KSPI, Salah Satunya Soal TKA

Wednesday, 16 Dec 2020 16:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menyelesaikan perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan berkas permohonan...

KSPI Minta UU Ciptaker Dibatalkan, UMSK 2021 Naik

Wednesday, 16 Dec 2020 15:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bertepatan dengan pelaksanaan sidang uji materi lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta...

Apakah UU Cipta Kerja Merugikan Pekerja? Ini Kata Ekonom UI

Wednesday, 16 Dec 2020 15:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam angkat bicara soal banyaknya pertanyaan apakah UU Cipta Kerja merugikan pekerja? Menurutnya, bicara UU...

Ini Persiapan Serikat Buruh Jelang Sidang Ketiga Omnibus Law

Tuesday, 15 Dec 2020 13:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani akan mengikuti kelanjutan sidang ketiga terkait judicial review omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun...

Buruh Kembali Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di Depan MK Besok

Tuesday, 15 Dec 2020 12:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan bahwa ratusan buruh akan kembali menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) besok, Rabu (16/12). Aksi...