Titik kerusuhan
Mengenakan celana panjang hitam, kemeja lengan pendek putih dibalut rompi krem Khas BNPB. Doni melanjutkan kerja dengan memeriksa telepon genggamnya, hingga pukul 00.00 WIB. Termasuk memerintahkan anak buahnya untuk mengerjakan beberapa hal, termasuk mengantisipasi keadaan terburuk dampak dari covid-19.
Ia hapal titik-titik potensi kerusuhan di Jakarta. Malam itu juga ia meminta beberapa pihak melakukan sejumlah langkah.
“Kita rangkul mereka, jangan sampai pihak lain justru memanfaatkan mereka untuk berbuat onar. Gerak cepat,” katanya, memerintahkan.
Saat menikmati sahur bersama pada Jumat (1/5/2020), sekitar pukul 04.00, mantan danrem Suryakencana Bogor itu juga dengan tenang menceritakan hal-hal positif dari penanganan covid-19. Berlima di meja makan bersama penulis, Kolonel Budi Irawan, Kolonel Hasyim Laihakim, dan tenaga ahli BNPB Egy Massadiah. Ia dengan lahap menyantap hidangan sahur.
“Ayo dinikmati. Ini hidangan sahur kiriman dari istri saya. Boleh nambah lauknya,” kata Doni. Beberapa kali istrinya juga mengirimkan makanan, baik untuk berbuka maupun sahur. Beberapa pihak juga mengirimkan makanan untuk tim BNPB. Ia menutup sahur dengan minum jamu pahit hitam.
Hari itu, 1 Mei 2020, hari buruh internasional. Tanggal merah dalam kalender nasional. Tapi bagi Doni, tidak ada istilah tanggal merah. Semua tanggal dijadikan hitam dalam gugus tugas yang dibentuk pemerintah. “Sudah buta warna,” celetuk Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, sambil tertawa.
Sejak pukul 10.00, Doni terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Ya, gugus tugas ini memang untuk mengoordinasikan kegiatan antarlembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit virus corona baru di Indonesia.
Gugus tugas yang dibentuk pada 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia.
Gugus tugas berada dalam lingkup BNPB dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan unit pemerintahan lain, seperti Kementerian Kesehatan, Polri, TNI, dan pemerintah di daerah. Gugus tugas dibentuk tidak hanya di tingkat nasional saja. melainkan juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam strukturnya, Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo ditunjuk sebagai kepala pelaksana gugus tugas. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai kepala dewan pengarah.
“Halo komandan,” kata suara di ujung telepon. Pagi itu, Gubernur Sumatra Utara, Letjen (Purn) Edy Rahmayadi meminta arahan dari kepala pelaksana gugus tugas. Edy, tentu bukan orang asing bagi Doni. Keduanya sama-sama abituren Akmil 1985.
Sesekali Doni memanggil mantan panglima Kostrad itu dengan sebutan Pak Gubernur. Sesekali pula dengan sebutan abangnda maupun kakanda. Edy menceritakan pemerintah Malaysia akan memulangkan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke pelabuhan Tanjung Balai, Sumatra Utara. Ia menceritakan langkah yang akan diambilnya serta meminta petunjuk, bagaimana langlah terbaik.
Begitulah, seperti tidak ada istirahatnya. Termasuk telepon dari beberapa menteri, kepala daerah, pimpinan lembaga tinggi negara dan pimpinan komponen masyarakat lainnya. Ia pun terjadwal menirima tamu di kantornya. Termasuk video conference dengan Komisi 6 DPR RI. Belum lagi permintaan wawancara media massa nasional dengan dirinya.
Mengenakan batik berwarna biru muda serta celana jins biru, pagi itu Doni terus mengenakan masker hitam. Ia juga mengontrol kerja anak buahnya. “Yang saya minta dikerjakan tadi malam, sudah dilaksanakan? Apa hasilnya?”
Doni memang siap siaga 24 jam. Termasuk jika dipanggil mendadak ke istana. Mungkin saat ini, dia pejabat negara paling sibuk di Indonesia. Ia sudah siap, termasuk dengan data-data terbaru yang diperlukan. Melawan corona seperti sebuah pertempuran. Doni yakin akan memenangi pertempuran yang tidak biasa ini.
Selamat bekerja, comandante Doni!
Ikuti Whatsapp Channel Republika
