Kamis 09 Apr 2020 18:12 WIB

Indonesia Terima 58 Bantuan Internasional Tangani Covid-19

Bantuan internasional untuk Indonesia dari pemerintah, non-pemerintah, dan organisasi

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nur Aini
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi
Foto: Antara/Wahyu Putro A.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementeri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) telah melakukan komunikasi dan kerja sama internasional dalam penanganan Covid-19. Hasil yang didapatkan dengan 58 dukungan internasional yang telah dan akan membantu Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dukungan tersebut berasal dari berbagai macam elemen internasional. Dia merinci, sembilan bantuan pemerintah, 42 bantuan non-pemerintah, dan tujuh berasal dari organisasi atau entitas internasional.

Baca Juga

Pemerintah yang memberikan bantuan untuk Indonesia adalah China, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Uni Emirate Arab. Sedangkan, organisasi internasional terdiri atas WHO, ABD, IAEA,UNDP, IOM, Global Fund, dan UNICEF.

Sebanyak 42 bantuan non-pemerintah berasal dari swasta dan lembaga swadaya masyarakat asal sembilan negara. Mereka terdiri atas China, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, Prancis, Rusia, Jerman, Jepang, dan Swedia.

"Bantuan yang paling banyak diterima saat ini adalah masker, rapid test kit, dan PEA atau APD," ujar Retno dalam telekonferensi bersama media, Kamis (9/4).

Selain menerima bantuan, Retno menegaskan, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pun aktif dalam forum internasional dalam membahas kebutuhan melawan Covid-19. Pada 7 April, Retno baru saja berpartisipasi dalam International Coordination Group (ICG) bersama Menteri Luar Negeri Turki, Afrika Selatan, Singapura, Maroko, Prancis, Kanada, Australia, Jerman, Brasil, Peru, dan Inggris.

Pertemuan itu berguna dalam mengkoordinasikan penangan Covid-19 termasuk keamanan proses evakuasi atau lalu lintas orang antarnegara. Kelancaran rantai pasokan barang dan kebutuhan medis pun tidak luput menjadi pembicaraan yang dilakukan oleh menteri-menteri luar negeri tersebut. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement