Saturday, 18 Syawwal 1445 / 27 April 2024

Saturday, 18 Syawwal 1445 / 27 April 2024

Bea Cukai Balikpapan Deklarasikan Zona Integritas

Senin 30 Sep 2019 17:09 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Bea Cukai Balikpapan bersama-sama mencanangkan diri untuk membangun zona integritas tahap pertama, pada Rabu (25/9).

Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Bea Cukai Balikpapan bersama-sama mencanangkan diri untuk membangun zona integritas tahap pertama, pada Rabu (25/9).

Foto: bea cukai
Bea Cukai serius menjadi penyelenggara pemerintah yang baik.

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Bea Cukai Balikpapan bersama-sama mencanangkan diri untuk membangun zona integritas tahap pertama, pada Rabu (25/9). Pada tahap pencanangan, deklarasi/pernyataan dilaksanakan melalui penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas oleh Plh. Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan.

Kegiatan ini merupakan pernyataan bahwa kedua unit kerja tersebut telah siap membangun Zona integritas. Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan, Fitra Krisdianto mengatakan penandatanganan ini merupakan tahap awal bagi kedua kantor untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Baca Juga

Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan instansi pemerintah yang digunakan sebagai pedoman pembangunan zona integritas bagi unit-unit kerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Hal ini juga merupakan salah satu wujud keseriusan instansi pemerintah untuk menjadi penyelenggara pemerintah yang baik dan sejalan dengan prinsip- prinsip good governance,” ucap dia.

Fitra pun mengungkapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip-prinsip good governance adalah dambaan semua pihak. Menurutnya, kini tuntutan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) juga sangat tinggi.

"Kami pun mengajak untuk bersama-sama mendukung kawasan ini agar terbebas dari praktek Korupsi, kolusi, dan nepotisme salah satunya dengan membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu pada proses bisnis yang baik,” ucap dia.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
Terpopuler