Sunday, 16 Muharram 1441 / 15 September 2019

Sunday, 16 Muharram 1441 / 15 September 2019

Mahyudin: Ibu Kota di Kaltim Pilihan Terbaik

Jumat 23 Aug 2019 18:35 WIB

Rep: Arif Satrio/ Red: Dwi Murdaningsih

Wakil Ketua MPR Mahyudin  menyampaikan materi sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kecamatan Waru, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3).

Wakil Ketua MPR Mahyudin menyampaikan materi sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kecamatan Waru, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3).

Foto: dok. Humas MPR
Pemindahan Ibu Kota juga harus dilandasi tujuan pemerataan pembangunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mahyudin menilai Kalimantan Timur (Kaltim) adalah tempat terbaik untuk pemindahan Ibu Kota. Menurut dia, tepat lokasi Kaltim yang berada di tengah Indonesia strategis. 

"Saya kira Kaltim pilihan terbaik, karena berada di pinggiran perairan selat makassar, kemudian infrastruktur didukung juga, sudah ada bandara internasional, ada jalan tol, lahan tersedia," kata Mahyudin, Jumat (23/8).

Baca Juga

Jakarta dinilai Mahyudin sudah tak layak menjadi Ibu Kota yang merupakan pusat pemerintahan Indonesia. Namun, menurut dia, Jakarta tetap bisa dimanfaatkan sebagai sentra bisnis. 

Politikus Golkar ini mengatakan, pemindahan Ibu Kota juga harus dilandasi tujuan pemerataan pembangunan. Ibu Kota baru harus bisa memberikan koneksi transportasi yang bisa menjangkau semua wilayah. Dalam hal ini, Kaltim dinilainya sebagai lokasi yang tepat. 

"Karena berada di tengah-tengah. Kemudian juga lokasinya relatif aman dair gempa. Indonesia kan banyak gunung merapi, memenuhi kebutuhan bukan sebagai tempat Ibu kota," ujar dia. 

Dari aspek sosial, Mahyudin menyebut, Kaltim merupakan tempat yang tepat. Ia menyebut, semua suku ada di Kaltim. Sehingga heterogenitas Indonesia di Kaltim tak perlu dikhawatirkan. 

Kemudian, lanjut Mahyudin, ketersediaan infrastruktur juga menjadikan Kaltim sebagai posisi yang tepat. Ketersediaan air dan listrik dinilainya juga layak menjadikan Kaltim sebagai tempat terbaik. 

"Kekurangannya paling topografi lahan berbukit. Semacam pekerjaan seperti pemotongan urugan, sedikit biaya di situ," ujar dia. 

Mengenai naskah RUU yang belum diterima DPR, Mahyudin menilai, pemerintah akan segera menyerahkan rancangan ke DPR soal penetapan suatu daerah sebagai ibu kota. Prosedur itu dinilai Mahyudin sebagai prosedur normatif yang ia yakini dapat diselesaikan pemerintahan Joko Widodo. 

"Saya kira tidak masalah. Saya kira pemerintah Jokowi juga tidak repot mengerjakan itu," ucap Mahyudin.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler