REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan merasa rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan harus melewati kajian yang panjang dan matang. Pemerintah kata Zulhas harus mengkaji efek positif dan negatif pemindahan pusat pemerintahan RI itu ke Pulau Borneo.

"Dampaknya secara keseluruhan harus dikaji. Jangan nanti kalau sudah dipindahkan berefek negatif," kata Zulkifli di Padang, Rabu (31/7).

Namun dirinya sebagai pimpinan MPR RI mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Zulkifli meminta pemerintah supaya tidak membuat keputusan tergesa-gesa karena urusan pemindahan ibu kota bukanlah perkara gampang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah akan memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Ia pun mengatakan, dirinya akan segera mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota ini pada Agustus nanti.

Menurut Jokowi, kajian pemindahan ibu kota hingga saat ini masih belum rampung. Setelah seluruh kajian selesai dilakukan, maka pemerintah akan memaparkan hasil kajian-kajian tersebut kepada masyarakat.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” ucap Jokowi.