REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sesjen MPR Maruf Cahyono mengatakan bahwa kualitas pengelolaan keuangan masing-masing Kementerian/Lembaga, indikatornya tercermin dari laporan keuangannya. Hal ini ia sampaikan selepas mengikuti acara 'Rakernas dan Talkshow Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera' di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/9).

"Alhamdulillah Setjen MPR memiliki kualitas laporan keuangan yang memadai dan setiap tahun kita mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), dari BPK," ujarnya.

WTP merupakan kualifikasi tertinggi dari penilaian pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikatakan Ma'ruf, Setjen MPR sudah enam tahun berturut-turut mendapatkan nilai WTP. Penghargaan itu diberikan oleh BPK sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas untuk audit pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam acara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanda penghargaan WTP kepada Ma'ruf Cahyono.

Sesjen MPR mengungkapkan pengelolaan keuangan negara di Ksetjenan MPR sangat terkait dengan kerja lembaga dalam melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya. Untuk itu, predikat WTP juga selaras dengan upaya melakukan reformasi birokrasi dibidang akuntabilitas publik.

"Pengelolaan keuangan yang baik merupakan cermin dari pelaksanaan reformasi birokrasi," ujar dia.

Dari aspek akuntabilitas, ia mengungkapkan Setjen MPR dipandang baik oleh BPK. Mendapat predikat WTP berarti menunjukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin berkualitas. Meski demikian predikat WTP yang diterima oleh Setjen MPR menjadi tantangan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan reformasi birokrasi. WTP pada gilirannya harus mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, dan penciptaan suasana budaya kerja pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.