REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Sekretariat Jenderal MPR RI dari hari ke hari berupaya terus meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai kewenangan yang diembannya.  MPR juga selalu berupaya keras meningkatkan pelayanan kepada publik masyarakat Indonesia.

Reformasi Birokrasi (RB) yang dicanangkan pemerintah bagi Setjen MPR RI bukan hanya slogan tapi benar-benar akan terus diimplementasikan dalam kerja-kerja sekretariat hingga mencapai tingkat kesempurnaan.

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan, beberapa poin RB yang perlu diperhatikan adalah diantaranya, perlunya penetapan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya melalui metode survey kepuasan pelayanan dan yang tak kalah penting adalah sistem pengawasan internal sesuai dengan standarisasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

“Ini harus dipahami dan dilaksanakan secara benar dan rasa tanggung jawab di lingkungan Setjen MPR,” katanya, dalam Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal MPR RI, di Bogor, Kamis (11/5).

Rakor ini, lanjut Ma’ruf Cahyon, bertujuan untuk menerima dan mendengarkan masukan para pegawai dan meminta kepada pegawai Setjen MPR agar melaksanakan poin rekomendasi Reformasi Birokrasi tersebut.

“Dengan rakor ini diharapkan tercipta inovasi dan kreatifitas kerja serta sosialisasi beberapa hal terkait program kegiatan kepada seluruh pegawai,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Rakor  Kepala Biro Administrasi Setjen MPR RI Suryani memaparkan bahwa Rakor Setjen MPR RI diikuti oleh semua pegawai Sekretariat Jenderal MPR dalam rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi:Evaluasi Kinerja Tahun 2016 dan Action Plan 2017.

Suryani juga memaparkan bahwa metode yang dipakai pada Rakor kali ini berbeda dengan yang lalu-lalu, yakni format rapat adalag Rapat Pleno dengan diisi paparan presentasi per biro yang ada di Setjen MPR.