REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan seluruh fraksi dan kelompok DPD di MPR telah sepakat untuk menghidupkan kembali haluan negara. Meski demikian ditegaskan untuk menghidupkan haluan negara lewat amandemen UUD NRI Tahun 1945, itu semua tergantung dari anggota MPR.
"Amendemen atau tidak itu tergantung dari anggota MPR. Meski semua partai, ormas, dan masyarakat mendukung adanya haluan negara kalau anggota MPR tidak ada yang mengusulkan amandemen, ya nggak akan jadi," ujarnya, saat melakukan kunjungan kerja di Cirebon, Senin (22/8).
Sebelumnya, Pimpinan MPR RI menggelar rapat gabungan bersama Badan Pengkajian untuk bahas lebih lanjut mengenai kajian haluan negara. Sedikitnya, Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono menyampaikan 15 poin dalam rapat tertutup ini.
Beberapa pokok pikiran yang disampaikan Bambang antara lain, haluan negara sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan, haluan nengara mampu mengintegrasikan pembangunan nasional dan daerah, perlunya sistem perencanaan pembangunan yang berbasis kepada kedaulatan rakyat dan aspek hukum terhadap pembangunan nasional.
"Mayoritas masyarakat mendukung gagasan reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, Badan Pengkajian menilai dukungan masyarakat perlu dihargai tapi keputusan politik tetap perlu diambil," ujar Bambang.
Rapat gabungan akan kembali dilanjutkan pada tanggal 20 September mendatang dengan agenda mendengar keputusan masing-masing fraksi MPR dan kelompok DPD RI.
