REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan 2016 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). Agenda tunggal Sidang Paripurna MPR ini adalah mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo mengenai kinerja lembaga-lembaga negara.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan sebagai lembaga penghimpun dan penyerap aspirasi masyarakat, MPR menagkap kuatnya kehendak masyarakat untuk menghidupkan kembali haluan negara. “Dulu kita menamakannya Pembangunan Semesta Berencana dan kemudian Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ini agar kepentingan nasional menjadi lebih terukur, terencana, terwujud dan tidak terhenti hanya pada saat pidato atau kampanye saja,” katanya.
Menurut Zulkifli, MPR meyakini pentingnya haluan negara agar kekuasaan tak diselewengkan oleh selera pribadi dan kelompok serta golongan. Haluan negara menjadi rambu agar negeri ini tak mudah goyah oleh pergulatan global dan asing. Isi dan substansi haluan negara harus menegaskan bahwa sumber daya alam memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Haluan negara menjadi arah dan visi menuju bangsa produktif dan berdaya saing tinggi.
“Kita diamanatkan bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang dan jembatan emas menuju cita-cita proklamasi. Tapi sampai kapan kita berada di gerbang jembatan itu? Kita butuh haluan negara yang menjadi dasar bagi kita bersama untuk mencapai cita-cita itu. Agar kita tak jalan di tempat. Agar kita tak tersesat. Agar kita tak jatuh dari jembatan itu,” ujar Zulkifli Hasan.
Zulkfli mengajak segenap elemen bangsa untuk duduk bersama merumuskan haluan negara itu. “Dengan segala kerendahan hati, kami mengajak mari kita duduk bersama untuk merumuskan haluan negara itu. Haluan negara untuk memenuhi janji kebangsaan kita: kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ajaknya.
Presiden Joko Widodo juga menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. “Kita juga menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Dalam era kompetisi sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan,” harapnya.
Sidang Paripurna MPR ini dihadiri Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Keenam Try Sutrisno, Wakil Presiden Kesebelas Boediono, Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua DPR Ade Komaruddin, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Harry Azhar Azis, Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, para menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, serta duta besar negara sahabat. Sebanyak 445 anggota dari sebanyak 685 anggota MPR menghadiri Sidang Paripurna MPR.
