Friday, 17 Syawwal 1445 / 26 April 2024

Friday, 17 Syawwal 1445 / 26 April 2024

Pancasila Baru Sebatas Hafalan

Senin 20 Apr 2015 08:10 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

Pancasila

Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Badan Sosialisasi MPR RI menggandeng Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sulawesi Tengah untuk menyosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada kalangan mahasiswa dan pelajar di Kota Palu. Sosialisasi yang berlangsung Ahad (19/4) di Kampus IAIN Palu tersebut dihadiri 350 pelajar dan mahasiswa.

Anggota DPR RI Khotibul Umam Wiranu mengatakan sosialisasi empat pilar kebangsaan penting karena masih sulitnya mengimplementasikan nilai-nilai empat pilar tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini, menurut dia, Pancasila masih sebatas hafalan. Tidak hanya di masyarakat tetapi juga pemimpin. "Buktinya pimpinan partai politik masih bertengkar," katanya, dalam sosialisasi.

Menurut Umam, bangsa Indonesia saat ini sedang diuji oleh dirinya sendiri karena belum terimplementasinya nilai-nilai empat pilar kebangsaan. Empat pilar kebangsaan tersebut adalah Pancasila sebagi dasar dan ideologi negara, UUD Negera RI 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI Zainut Tauhid Saadi mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan secara dialogis dengan berbagai pendekatan sosial, politik, hukum dan agama. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU dua periode (1992-1998) tersebut mengatakan dari sudut pandang agama empat pilar kebangsaan sudah final sehingga tidak ada lagi yang perlu dipertentangkan.

"Bagi Nahdlatul Ulama, Pancasila adalah alat pemersatu bangsa dan tidak bertentangan dengan agama. Tidak satu pun nilai-nilai dalam Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai agama," katanya.

Zainut mengatakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI dari sudut pandang demokrasi dan politik telah mengembalikan nilai-nilai kedaulatan rakyat dimana pemilihan kepala negara langsung oleh rakyat tanpa melalui perwakilan. Demikian halnya kedaulatan rakyat yang telah didistribusi kepada lembaga-lembaga negara lainnya sehingga terjadi pengawasan antara satu dengan lembaga lainnya.

"Kita ingin membangun negara yang kuat dan juga sipil yang kuat," katanya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler