Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Pandemi, Wapres Minta ASN Tetap Pertahankan Produktivitas

Kamis 17 Dec 2020 20:32 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Wakil Presiden Maruf Amin

Wakil Presiden Maruf Amin

Foto: KIP/Setwapres
ASN penggerak roda pemerintahan sehingga harus mempertahankan produktivitasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta aparatur sipil negara (ASN) tetap mempertahankan produktivitas kerja di berbagai situasi, termasuk pandemi Covid-19. Sebab, ASN merupakan penggerak roda pemerintahan sehingga harus tetap mempertahankan produktivitas kerjanya dalam situasi apapun.

"(Karena itu) Berbagai inovasi dan strategi dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat," ujar Ma'ruf yang dikutip dari siaran pers Sekretaris Wakil Presiden, Kamis (17/12).

Baca Juga

Ma'ruf mengingatkan agar program dan kegiatan yang selama ini rutin dilakukan harus ditinjau kembali urgensi, relevansi, dan dampaknya. Menurutnya, refocusing seluruh aktivitas ini diharapkan benar-benar mengarah pada tujuan dan sasaran strategis instansi yang mendukung pada pencapaian visi dan misi nasional.

Ma'ruf mengatakan reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. "Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik," tuturnya. 

Ia menegaskan transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset. Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekadar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku.

"Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan," kata dia.

Pemerintah, kata Ma'ruf, menyediakan dukungan anggaran sebesar Rp 30,5 triliun guna mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan. "Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia," katanya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA